Belum Dibayar, Lahan Outlet Sodetan Ciliwung-KBT Dipasang Plang

Kompas.com - 03/12/2015, 18:08 WIB
Lokasi outlet sodetan Ciliwung-KBT dipasangi plang oleh pemilik lahan. Tahan di sisi outlet itu masih belum dibebaskan. Kamis (3/12/2015) Kompas.com/Robertus BelarminusLokasi outlet sodetan Ciliwung-KBT dipasangi plang oleh pemilik lahan. Tahan di sisi outlet itu masih belum dibebaskan. Kamis (3/12/2015)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sisi outlet sodetan Ciliwung di kawasan Kebon Nanas ternyata belum rampung pembebasan lahannya. Karena itu, pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah memasangkan plang di lokasi proyek tersebut.

Pantauan Kompas.com Kamis (3/12/2015), dua papan plang atas nama PT Subur Brothers kini berdiri di lokasi outlet proyek. Saat dikonfirmasi, Manajer Proyek PT Wika Ismu Sutopo membenarkan bahwa tanah tersebut belum dibebaskan.

PT Wika selaku pelaksana proyek sodetan Ciliwung-KBT kemarin dapat bekerja di lokasi itu karena menyewa sekitar 1,5 tahun dari pemilik lahan.

"Karena di situ kemarin itu kita sewa jadi dikasih izin. Harapannya kemarin itu begitu sewanya habis, itu sudah dibebaskan. Tapi dengan proyek kita selesai, kemudian sewanya sudah habis, ternyata belum dibebaskan," kata Ismu, saat dihubungi Kamis sore.

Tanah di lokasi outlet atau jalur keluar sodetan Ciliwung-KBT itu pun dikembalikan kepada pemiliknya. Kendati demikian, Ismu menyatakan hal ini tidak mengganggu pengerjaan sodetan lantaran proyek di lokasi outlet telah selesai sejak Oktober.

"Kerjaan kami di situ sudah selesai memang. Kita sudah enggak di situ lagi," ujar Ismu.

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengonfirmasi bahwa lahan di outlet juga belum dibebaskan. Yang membebaskan menurutnya nanti adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemprov hanya memfasilitasi pengukurannya saja," ujar Bambang.

Namun, lanjut Bambang, pihak BBWSCC sudah deal mengenai harga untuk membebaskan lahannya. Hanya, BBWSCC masih perlu berkonsultasi ke Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pembelian lahan tidak bermasalah hukum nantinya.

"Harganya sudah deal, kenapa belum bayar karena masih minta pertimbangan hukum dari kejaksaan BPK, dan sebagainya. Kalau salah-salah bisa bermasalah hukum nantinya," ujar Bambang.

Sedangkan untuk progres sodetan di sisi inlet atau jalur masuk di Bidaracina, saat ini sedang menunggu proses gugatan class action warga.

"Karena kalau mau nertibkan itu kan mesti ada surat perintahnya dan dasar hukumnya harus jelas. Kami tinggal menunggu hasil putusan saja," ujar Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Terorisme di PN Jaktim, Kubu Munarman Minta Digelar Offline

Sidang Terorisme di PN Jaktim, Kubu Munarman Minta Digelar Offline

Megapolitan
Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Duduk Perkara Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro, Pelakunya Polantas yang Dapat Laporan Warga Dibuntuti

Megapolitan
Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Didesak Bubarkan Menwa, UPN Veteran Jakarta Minta Mahasiswa Buat Kajian Akademis

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Izinkan Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Syarat Terbaru Keluar Masuk Jakarta Saat PPKM Level 2 dan Nataru

Megapolitan
Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Akan Gelar Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta, Panitia: Tidak Perlu Izin Polisi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Pemkot Jaktim Bakal Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Megapolitan
Aturan Terbaru Makan di Warteg hingga Restoran di Jakarta Saat PPKM Level 2

Aturan Terbaru Makan di Warteg hingga Restoran di Jakarta Saat PPKM Level 2

Megapolitan
Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemprov DKI Larang Pegawai Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Panitia: Reuni 212 Digelar di Dua Tempat, di Patung Kuda Jakarta lalu Lanjut di Sentul

Panitia: Reuni 212 Digelar di Dua Tempat, di Patung Kuda Jakarta lalu Lanjut di Sentul

Megapolitan
Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Megapolitan
Kasus Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa: Diduga Kelelahan, Kegiatan Tak Berizin

Kasus Wafatnya Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Saat Pembaretan Menwa: Diduga Kelelahan, Kegiatan Tak Berizin

Megapolitan
UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 30 November: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Hari Ini, Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Terorisme

Megapolitan
Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Mahasiswi Wafat Saat Pembaretan, Komandan Menwa Riza Patria: Kegiatan Fisik Tak Boleh Dominan!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.