Ahok: Apa Saya Disuruh Telanjang Bulat? Soal Data, Kami Sudah Buka

Kompas.com - 16/12/2015, 18:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah bertemu Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, di Balai Kota, Senin (14/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah bertemu Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, di Balai Kota, Senin (14/12/2015).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) yang tidak memasukkan Pemprov DKI sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik.

Basuki mengaku sudah membuka data, terutama yang berkaitan dengan anggaran melalui Jakarta Smart City. (Baca: Ahok Heran Jakarta Tak Masuk 10 Besar Provinsi yang Lakukan Open Data)

"Kalau begitu, apanya yang tidak terbuka? Apa saya disuruh telanjang bulat? Kan soal data, kami sudah buka," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (16/12/2015).

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mempertanyakan indikator yang digunakan KIP dalam menetapkan 10 daerah dengan keterbukaan informasi publik terbaik.

Menurut Basuki, saat ini warga dapat mengetahui proses pengambilan keputusan gubernur maupun DPRD DKI.

"Sekarang saya tanya, ada tidak daerah yang rapat pimpinan hingga proses pembahasan anggaran semuanya dibuka di Youtube?" kata Basuki.

Bahkan, Basuki mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah diundang berulang kali oleh negara lain untuk memaparkan open data mereka.

Negara-negara tersebut, lanjut Basuki, menilai Pemprov DKI sudah transparan dalam hal informasi publik. (Baca: Ini 10 Daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik)

Sebelumnya, KIP menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik 2015.

Ada 10 daerah dengan nilai tertinggi terkait keterbukaan informasi. Provinsi dengan poin keterbukaan informasi tertinggi adalah Aceh.

Kemudian Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penilaian dilakukan melalui empat tahap sejak Oktober hingga Desember 2015. Penilaian dilakukan oleh tim dari KIP dengan indikator penilaiannya adalah mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani, dan mengelola informasi publik.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendak Antar Pesanan, Kurir Makanan Diduga Dikeroyok Dua Pria di Ciledug Raya

Hendak Antar Pesanan, Kurir Makanan Diduga Dikeroyok Dua Pria di Ciledug Raya

Megapolitan
Duduk Perkara Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjalnya, Terlilit Utang dan Dikejar Rentenir

Duduk Perkara Ibu Hamil di Depok Mau Jual Ginjalnya, Terlilit Utang dan Dikejar Rentenir

Megapolitan
Kelurahan Jurumudi Direndam Banjir 4 Hari, Bantuan Belum Merata hingga Warga Harus Berebut

Kelurahan Jurumudi Direndam Banjir 4 Hari, Bantuan Belum Merata hingga Warga Harus Berebut

Megapolitan
Bobol Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Malah Lewat Tongkrongan Korban dan Tertangkap

Bobol Motor di Kebon Jeruk, Pencuri Malah Lewat Tongkrongan Korban dan Tertangkap

Megapolitan
Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Kasus Penyalagunaan Narkoba Ardhito Pramono: Direhabilitasi tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Bertemu Relawan Pendukung di Makasar, Anies Bicara soal Waktu Deklarasi Capres

Megapolitan
Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Kasus Omicron Bertambah, Pemkot Tangerang Akan Sesuaikan Aturan WFH dan PTM

Megapolitan
Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Mobil Terjun Ke Parit di Tangerang, Pengemudi dan Anaknya Selamat

Megapolitan
Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Demi Bayar Utang Rp 1 Miliar, Ibu Hamil Rela Jual Ginjal

Megapolitan
Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran 'Kurang Kerjaan'

Balas Pantun Anies dan Giring PSI: dari Sirkuit Formula E hingga Sindiran "Kurang Kerjaan"

Megapolitan
Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Pelintasan Rel Stasiun Pondok Cina Melengkung, Warga: Enggak Kelihatan Kereta Datang

Megapolitan
Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Situasi Jakarta Makin Gawat: Omicron Tembus 1.000 Kasus, Pasien Wisma Atlet Terus Melonjak

Megapolitan
18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.