Ahok: Apa Saya Disuruh Telanjang Bulat? Soal Data, Kami Sudah Buka

Kompas.com - 16/12/2015, 18:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah bertemu Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, di Balai Kota, Senin (14/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah bertemu Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, di Balai Kota, Senin (14/12/2015).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) yang tidak memasukkan Pemprov DKI sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik.

Basuki mengaku sudah membuka data, terutama yang berkaitan dengan anggaran melalui Jakarta Smart City. (Baca: Ahok Heran Jakarta Tak Masuk 10 Besar Provinsi yang Lakukan Open Data)

"Kalau begitu, apanya yang tidak terbuka? Apa saya disuruh telanjang bulat? Kan soal data, kami sudah buka," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (16/12/2015).

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mempertanyakan indikator yang digunakan KIP dalam menetapkan 10 daerah dengan keterbukaan informasi publik terbaik.

Menurut Basuki, saat ini warga dapat mengetahui proses pengambilan keputusan gubernur maupun DPRD DKI.

"Sekarang saya tanya, ada tidak daerah yang rapat pimpinan hingga proses pembahasan anggaran semuanya dibuka di Youtube?" kata Basuki.

Bahkan, Basuki mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah diundang berulang kali oleh negara lain untuk memaparkan open data mereka.

Negara-negara tersebut, lanjut Basuki, menilai Pemprov DKI sudah transparan dalam hal informasi publik. (Baca: Ini 10 Daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik)

Sebelumnya, KIP menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik 2015.

Ada 10 daerah dengan nilai tertinggi terkait keterbukaan informasi. Provinsi dengan poin keterbukaan informasi tertinggi adalah Aceh.

Kemudian Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penilaian dilakukan melalui empat tahap sejak Oktober hingga Desember 2015. Penilaian dilakukan oleh tim dari KIP dengan indikator penilaiannya adalah mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani, dan mengelola informasi publik.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagaimana Nasib Pembangunan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara?

Bagaimana Nasib Pembangunan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara?

Megapolitan
Imbas Banjir Jakarta, 5 Rute Transjakarta Dialihkan, Ini Rinciannya

Imbas Banjir Jakarta, 5 Rute Transjakarta Dialihkan, Ini Rinciannya

Megapolitan
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD di Jakarta Utara

Megapolitan
4 Petugas Terima Status Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum: Karena Mereka yang Tugas Saat Itu

4 Petugas Terima Status Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum: Karena Mereka yang Tugas Saat Itu

Megapolitan
Pasien di Wisma Atlet Melonjak, Banyak yang Baru Pulang dari Luar Negeri, Ini Asal Negaranya

Pasien di Wisma Atlet Melonjak, Banyak yang Baru Pulang dari Luar Negeri, Ini Asal Negaranya

Megapolitan
Wagub DKI Yakin Jakarta Akan Jadi Pusat Ekonomi meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Wagub DKI Yakin Jakarta Akan Jadi Pusat Ekonomi meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Imbas Jalan Ahmad Yani Pulogadung Banjir, Gerbang Tol Cempaka Putih Ditutup Sementara

Imbas Jalan Ahmad Yani Pulogadung Banjir, Gerbang Tol Cempaka Putih Ditutup Sementara

Megapolitan
Kuasa Hukum Terdakwa Tunggu Dakwaan Dibacakan untuk Siapkan Pembelaan

Kuasa Hukum Terdakwa Tunggu Dakwaan Dibacakan untuk Siapkan Pembelaan

Megapolitan
Jadi Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, 4 Petugas Tak Ditahan dan Masih Bekerja

Jadi Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, 4 Petugas Tak Ditahan dan Masih Bekerja

Megapolitan
Banjir 60-70 Cm di Jalan Letjend R Suprapto, Lalu Lintas Dialihkan Sementara

Banjir 60-70 Cm di Jalan Letjend R Suprapto, Lalu Lintas Dialihkan Sementara

Megapolitan
19 Titik di Jakarta Terendam Banjir, Termasuk Jalan Depan Monas

19 Titik di Jakarta Terendam Banjir, Termasuk Jalan Depan Monas

Megapolitan
Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Utara Terendam Banjir

Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Jakarta Utara Terendam Banjir

Megapolitan
Jalan Ahmad Yani Pulogadung Terendam Banjir Setinggi 50 Sentimeter, Arus Lalu Lintas Tersendat

Jalan Ahmad Yani Pulogadung Terendam Banjir Setinggi 50 Sentimeter, Arus Lalu Lintas Tersendat

Megapolitan
Aksi Curanmor yang Diduga Dilakukan Pasangan Suami Istri di Bekasi Terekam CCTV

Aksi Curanmor yang Diduga Dilakukan Pasangan Suami Istri di Bekasi Terekam CCTV

Megapolitan
Wagub DKI Benarkan Kasus Probable Omicron Ditemukan di Satu Sekolah di Jakarta Timur

Wagub DKI Benarkan Kasus Probable Omicron Ditemukan di Satu Sekolah di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.