Ahok: Jokowi Siapkan Sistem Penganggaran seperti DKI Jakarta

Menurut Basuki, sistem penganggaran itu dilakukan melalui e-musrenbang, e-planning, hingga e-budgeting. 

"Saya lapor sama Pak Jokowi dan sepakat dipersiapkan untuk tingkat nasional. Tapi APBN jangan disentuh dulu, karena repot berurusan dengan DPR. Nanti APBD seluruh Kabupaten/Kota juga akan menggunakan sistem itu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (17/12/2015). 

Basuki menyebut, APBD DKI 2016 paling sempurna dibanding APBD provinsi lainnya maupun tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, lanjut dia, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 disusun lengkap dengan nilai kegiatan seperti yang tercantum dalam APBD.

Pembahasan anggaran dilakukan melalui sistem e-musrenbang, e-planning, serta e-budgeting.

"Kerja sama dengan DPRD juga sangat baik. Kayaknya benar apa yang bapak saya bilang, orang-orang repot kalau ketemu sama orang nekat. Mungkin lama-lama DPRD tahu, kalau gubernurnya orang nekat," kata Basuki. 

Selain itu, Basuki juga mengatakan KUA-PPAS 2016 akan dialokasikan untuk kegiatan penting. Sebanyak 58 persen anggaran DKI dialokasikan untuk belanja.

Ia menyebut tidak ada lagi anggaran untuk honor tenaga ahli, sosialisasi, dan lain-lain.

"DKI ini jadi institusi termahal di Indonesia. Karena menganggarkan Rp 18,5 triliun untuk gaji 70.000 pegawai. Dirjen Pajak saja menganggarkan Rp 4 triliun buat gaji 35.000 pegawainya. DKI ini luar biasa, tapi pelayanan tidak baik, langsung dipotong saja," kata Basuki.