Lasro Marbun Disebut Tahu dan Tidak Melarang Pengadaan UPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Olahraga DKI Zaenal Soleman yang kini jadi tersangka kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) mengatakan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun tahu pengadaan UPS.

Hal ini dia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus UPS dengan terdakwa Alex Usman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (17/12/2015).

Awalnya, pengacara Alex Usman, Radhi Noviadi mengajukan pertanyaan apakah Lasro Marbun pernah mengadakan rapat soal pengadaan UPS.

Zaenal yang dulu merupakan kasudin pendidikan Jakarta Pusat mengatakan pada dasarnya rapat sering mereka lakukan.

"Ketika itu Pak Slamet Widodo (mantan Kasudin Pendidikan 1 Jakarta Barat) melapor ke Pak Lasro bahwa UPS siap dilelang," ujar Zaenal. (Baca: Lasro yang Dulu Dipuji, Kini Diganti...)

Pengacara lanjut bertanya apakah Lasro saat itu melarang lelang dilakukan. Zaenal menjawab Lasro tidak melarangnya.

Hal ini karena ketika itu penyerapan anggaran memang sangat rendah. Sehingga pengadaan UPS diharapkan bisa meningkatkan penyerapan. (Baca: Ahok Tidak Mau Lasro dan Andi Masih Menjabat)

"Saya kira Pak Lasro tahu dan pengadaan sudah hampir selesai di Jakarta Barat enggak dilarang," ujar Lasro.

Belakangan, pengacara menjelaskan bahwa hal itu juga pernah ditanyakan kepada Lasro sewaktu menjadi saksi.

Lasro memang mengajukan pertanyaan soal UPS kepada anak buahnya karena heran anggarannya sangat besar. Namun, pengadaan UPS tetap dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Lasro bulan-bulan lalu. Lasro selalu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa soal UPS. (Baca: Lulung Tuding Lasro Marbun Biang Kerok Kasus UPS)

Pada persidangan terdakwa kasus UPS Alex Usman hari ini, jaksa memanggil 6 orang saksi. Di antaranya adalah Zaenal, Sekda DKI Saefullah, Kepala Teknisi PT Offistarindo yaitu Jhoni, sopir Alex Usman yaitu Didi, mantan Wakil Ketua Komisi E Igo Ilham, dan mantan Sekretaris Komisi E Sahrianta Tarigan.