Kata Orangtua Siswa soal Larangan Mencairkan Dana KJP

Perubahan kebijakan ini tidak berjalan mulus karena memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik juga muncul seperti kasus pencairan dana KJP terselubung.

Tanggapan warga masyarakat beragam. Ada yang merasa jika dana KJP dapat dicairkan, lebih membantu dan memudahkan bagi biaya pendidikan anak.

Namun, ada yang setuju dana KJP sebaiknya tidak dapat dicairkan karena berpotensi disalahgunakan.

Iis (33), warga Rusun Jatinegara Barat pemegang KJP mengaku terbantu saat KJP masih dapat dicairkan seperti dulu.

Sebab, proses mencairkan dana untuk membayar biaya salah satu anaknya yang duduk di bangku SMP kelas II sebuah sekolah swasta di Jatinegara lebih mudah dibandingkan saat ini.

"Kalau sekarang mesti buat surat kuasa buat bayar uang sekolah anak, plus materai. Anak saya kan sekolah swasta. Jadi nanti sekolah yang debet."

"Tapi kemarin saya sudah ngasih surat kuasa malah enggak bisa didebet, akhirnya pakai duit sendiri dulu buat bayar uang sekolah anak," kata Iis, kepada Kompas.com di Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2015).

Iis mengakui, memang bila dana KJP dapat dicairkan, potensi untuk disalahgunakan lebih besar. "Serba salah juga, soalnya banyak yang bilang disalahgunain," ujar Iis.

Contohnya, di saat informasi dana KJP dari pemerintah turun ke rekening, Iis mengaku suka ada tawaran dan ajakan dari teman-temannya untuk ikut mencairkan dana.

"Dari kuping ke kuping suka dengar katanya uang KJP udah turun, ayo cairin aja," ujar Iis.

Namun, ibu yang mendapat dua KJP bagi dua anaknya itu mengaku tak berani mengikuti karena khawatir tersandung kasus bila mencairkan dana KJP.

"Saya mah takut, soalnya saya tahu udah enggak boleh dicairin," ujar Iis.

Senada dengan Iis, Slamet (47), warga Bidaracina ini mengatakan, lebih setuju bila dana KJP dapat dicairkan seperti dulu.

Dengan begitu ia merasa lebih mudah belanja kebutuhan sekolah untuk anaknya yang masih duduk di bangku kelas III SD itu.

"Ya, alasannya kalau tunai kan duitnya langsung cair, bisa langsung digunakan untuk kebutuhan yang diperlukan anak," ujar Slamet.

Soal adanya penyalahgunaan KJP, Slamet mengatakan, setiap orang berbeda. Asal, dana KJP benar digunakan oleh orangtua si anak untuk kebutuhan sekolah.

"Kalau pakai di luar kebutuhan anak itu namanya enggak tahu diri," ujar warga yang tinggal di rusun Bidaracina itu.

Namun demikian, ia mengaku setuju saja dengan perubahan kebijakan dari pemerintah soal sistem penarikan dana KJP menjadi non tunai seperti saat ini.

"Setuju aja sih, asal belanja di toko mudah, enggak di lempar-lempar," ujar Slamet.

Pedapat berbeda diungkapkan Resi (39), penerima KJP lainnya. Menurut Resi, dana KJP memang sebaiknya tidak dicairkan.

"Bagi saya pribadi kalau enggak bisa dicairkan lagi lebih baik, kan jadi enggak bisa disalahgunain," ujar Resi.

Meski menurut penilaiannya, lebih banyak warga yang akan senang bila KJP bisa dicairkan. Hanya, Resi yang menerima satu KJP bagi anaknya yang duduk di bangku SD Negeri kelas III itu kadang bingung, dana KJP dapat dimanfaatkan untuk keperluan apa lagi.

Sebab, dana KJP di rekening anaknya kadang tak habis untuk digunakan untuk belanja peralatan sekolah.

"Paling saya belanjain untuk susu kaleng kan boleh. Atau biarin aja di rekening," ujar Resi.

Kasus penyalahgunaan dana KJP belakangan terjadi lagi. Teranyar yakni praktik pencairan dana KJP di dua toko di Pasar Koja Baru, di Koja, Jakarta Utara.

Bahkan, salah satu toko kedapatan langsung oleh pengelola pasar sedang mencairkan dana KJP. Akibatnya, dua toko di pasar itu ditutup.