Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Sebut PT Transjakarta Kurang Ajar Beralasan Dana Pembelian Bus Telat

Kompas.com - 20/12/2015, 12:06 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Target menciptakan transportasi yang aman dan memadai menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa dicapai dengan sistem pembayaran rupiah per kilometer.

Dengan demikian, sistem setoran akan hilang sehingga para sopir bus yang melayani pengguna jasa alat transportasi umum di DKI tidak perlu mengebut untuk mengejar setoran.

Namun, target tersebut saat ini belum dapat direalisasikan.

Basuki mengatakan, kendalanya, pihak Transjakarta tidak mau membeli bus.

"Kendalanya, Transjakarta enggak pernah mau beli bus. Alasannya, PMP (penyertaan modal pemerintah) telat, (tetapi) ngajuin PMP tanggal 26 Oktober, kan kurang ajar. Saya minta dia dari 2014, lho," kata Basuki dalam acara Turnamen Futsal Piala Gubernur DKI 2015, di Planet Futsal, Jakarta Selatan, Minggu (20/12/2015).

Akibatnya, DKI saat ini kekurangan bus untuk moda transportasi. Untungnya, DKI mendapat pinjaman bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Bus baru dari Kemenhub sudah kasih 600 unit. Kita tinggal beli lagi," ujar Basuki.

Basuki menargetkan penerapan sistem rupiah per kilometer di semua bus sampai 2017. Namun, jika pembelian bus berjalan cepat, target akan mulai terealisasi akhir tahun depan.

"Paling enggak kalau pembelian bus cepat, di akhir 2016 sudah kelihatan," ujar Basuki.

Buntut masalah ini, pria dengan sapaan Ahok itu akan mengganti Dirut PT Transjakarta Antonius Kosasih.

Ahok berencana menggantinya tahun depan. "Jadi, tahun depan jadi (ganti)," ujar Ahok.

Sebelumnya, pihak Transjakarta menyebut, lambannya pencairan PMP dan public service obligation (PSO) menjadi faktor utama yang menjadikan target pengadaan 1.000 bus pada tahun ini tidak tercapai. 

Pemberian PSO dan PMP untuk PT Transjakarta diketahui menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans).

Adapun besaran PMP dan PSO untuk PT Transjakarta pada tahun 2015 diketahui mencapai Rp 1 triliun.

Sejak APBD 2015, pada Mei hingga pertengahan tahun, tidak ada tanda-tanda dari pejabat berwenang kedua instansi tersebut untuk mempercepat proses pencairan dana PMP.

Keadaan mulai membaik saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melakukan perombakan pejabat di semua instansi pada Juli 2015, tak terkecuali di Dishubtrans dan BPKAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com