Kecewa Masuk Kawasan JIEP Mesti Bayar, Warga Minta Tolong ke Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan warga memblokade jalan akses masuk menuju Kawasan Industri Pulogadung (KIP) yang dikelola PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung di Jakarta Timur setelah pengelola menerapkan kebijakan sistem masuk berbayar, Senin (4/1/2016).

Warga yang kecewa dengan kebijakan pengelola ini meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantu warga menyelesaikan solusi masalah tersebut.

"Kami minta Pak Ahok untuk bantu warga terkait masalah ini. Kami minta kebijakan itu dihapus," kata Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, kepada Kompas.com, Senin (4/1/2016).

Sebab, Khaerudin melanjutkan, penerapan itu nantinya akan mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas, misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pasar.

"Kami kecewa dengan pemberlakuan pembayaran ini. Masa, kami harus bayar kalau lewat? Padahal, karyawan sana kalau lewat jalan lingkungan kami sampai bikin macet bertahun-tahun tidak kami persoalkan," ujar Khaerudin.

Khaerudin juga membantah kalau pihak PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sudah menyosialisasikan informasi terkait sistem berbayar itu kepada warga.

"Sosialisasi yang mana," tanya dia. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Dengan kebijakan itu, dia menganggap JIEP tidak memperhatikan warga di lingkungan sekitar. Terlebih lagi, ketika jalan rusak, yang berjuang untuk perbaikan, menurut dia, adalah para pengurus RW atau pengurus warga. Mereka yang mengajukan permohonan dalam musrembang dengan pihak pemda.

"Perbaikan jalan itu kami mesti nunggu lewat dana APBD," ujarnya.

Dengan hal ini, dia berharap bahwa pihak JIEP mengundang mereka lagi untuk melakukan pembahasan bersama atas masalah tersebut.

Sebelumnya, ratusan warga Kelurahan Jatinegara di Cakung berdemo di sekitar kawasan KIP. Demo dilakukan terkait penerapan sistem berbayar di kawasan tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP Asrul Waryanto menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP. Penerapan itu dilatarbelakangi kondisi bahwa kawasan JIEP selama ini terlalu bebas untuk diakses sehingga kerap disalahgunakan.

"Antara lain karena itu, karena memang kawasan menjadi sangat terbuka," kata Asrul dalam wawancara terpisah (Baca: Ini Penjelasan PT JIEP soal Sistem Masuk Kawasan Industri Pulogadung yang Berbayar)

Asrul mencontohkan, akibat akses yang terbuka itu, usaha parkir liar pun muncul, demikian halnya dengan warung remang-remang. Misalnya, kawasan hutan kota di tengah JIEP kini justru dimanfaatkan oleh pengemudi truk untuk parkir kendaraan secara liar.

"Kami ingin yang tidak berkepentingan akan berpikir lagi untuk masuk," ujar Asrul.