Salah satu program yang dapat menghapus stigma negatif warga adalah pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI.
"Saya masih ingat Pak Edy (Kepala BPTSP DKI) debat sama saya dan ingin pegawai BPTSP pakai baju putih dan dasi hitam. Saya bilang tidak boleh, pakai seragam saja yang warna cokelat dan hijau, yang jelek ini, saya juga selalu pakai seragam," kata Basuki, saat meluncurkan layanan PTSP baru, di Balai Kota, Selasa (12/1/2016).
"Nanti warga akan melihat, ternyata PNS yang melayani mereka. Kan kalau pakai baju putih sama dasi dikira pekerja outsourcing lagi," kata Basuki tertawa.
Dengan demikian, lanjut dia, warga akan menilai masih banyak PNS DKI yang baik, jujur, dan mau melayani. PTSP, kata Basuki, mengubah stigma buruk warga tentang PNS DKI.
Tak hanya PTSP, Basuki mengatakan, pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) juga menghilangkan stigma buruk warga tentang PNS DKI. Lurah dan Camat menjadi manajer wilayah serta mengendalikan kinerja PPSU.
"Got diurusin, genangan tengah malam dibobok, siapa itu yang amati semua? Pasukan PPSU sama Lurah yang kerjain semua. Saya monitor saja lewat grup Whatsapp," kata Basuki.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga tengah membangun banyak rumah susun untuk relokasi warga. Tahun ini, Pemprov DKI membangun sekitar 30 tower rusun dan pihak swasta membangun 46 tower rusun.
Dengan demikian, Basuki menyebut Jakarta sebagai perusahaan pengembang terbesar di Indonesia.
Dari bidang kesehatan, Basuki menyebut pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta luar biasa.
Di RSUD Koja, kata dia, warga tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mengantre Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Basuki mengatakan, pendaftaran BPJS Kesehatan di RSUD Koja tidak perlu mengantre dan langsung dilayani.
"Siapa yang lakukan ini semua? PNS lakukan. PNS yang bangun rusun dan PNS yang buat sistem antrean rumah sakit," kata Basuki.
Bahkan, langkah terbaru Basuki untuk menghilangkan pandangan buruk warga tentang PNS, yakni dengan menggandeng seorang PNS DKI jadi bakal calon Wakil Gubernurnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Dengan syarat, PNS itu memiliki rekam jejak baik dan tidak korupsi.
"Saya ingin sekali PNS yang nantinya saya gandeng ini dicari-cari kesalahannya. Tapi orang-orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Berarti dia memang bersih dan stigma buruk warga tentang PNS DKI akan dipatahkan," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.