Era Ahok Tempatkan Camat "di Atas Angin"

Tak hanya mendemosi (menurunkan pangkat) serta menjadikan staf para pejabat DKI, Basuki juga banyak menempatkan orang-orang non-teknis menduduki pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) rumpun teknis.

Beberapa SKPD strategis seperti Dinas Tata Air, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, dan Dinas Kebersihan DKI pun telah "diobrak-abrik" Basuki.

Ia menempatkan orang-orang dari luar SKPD tersebut untuk menjadi pimpinan.

"Sudah tiga tahun ini (kepala dinas) masih bohongin saya tuh. Nyewa (alat berat) sama swasta, masih ngeles-ngeles," kata Basuki, beberapa waktu lalu.

camat geser para insinyur jadi kepala dinas

Basuki mengatakan, posisi yang paling baik untuk dipromosikan adalah lurah dan camat. Sebab, kedua jabatan itu bertanggung jawab atas wilayah dan peran mereka sebagai manajer wilayah.

Untuk menjadi seorang manajet wilayah, kata Basuki, lurah dan camat harus bertanggungjawab masalah kebersihan, transportasi, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), penerangan jalan umum (PJU) dan lain-lain.

"Kalau begitu kamu jadi kepala dinas bisa enggak? Bisa. Ini saya baru ancam Kepala Dinas Pertamanan, 'lo kalau enggak becus lagi nih (kerjanya), gue suruh camat lagi jadi kepala dinas taman'," kata Basuki.

Salah satu SKPD DKI yang telah dirombak Basuki dengan menempatkan mantan camat sebagai pimpinannya adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Andri Yansyah yang sebelumnya camat Jatinegara menggantikan posisi Udar Pristono, Muhammad Akbar, dan Benjamin Bukit yang merupakan pegawai internal Dishubtrans DKI.

Dalam menguji Andri, Basuki memintabia menempatkan personel Dishubtrans menjaga parkir liar serta menambah mobil derek.

"Ngerti enggak? Ngerti, sudah beres. Kalau orang ngerti transportasi dan perhubungan, wah ilmunya banyak, kagak beres-beres tuh," kata Basuki.

Basuki menegaskan, hanya memerlukan pegawai disiplin untuk mengerjakan seluruh instruksinya. Dibanding dengan pehawai yang pintar dan banyak teorinya.

Tak hanya Dishubtrans DKI, Basuki juga menempatkan mantan camat untuk menjadi Kepala Dinas Tata Air. Mantan camat Pulogadung Teguh Hendarwan menggantikan posisi Ery Basworo, Manggas Rudi Siahaan, Agus Priyono, dan Tri Djoko Sri Margianto yang merupakan pegawai internal serta bergelar insinyur.

"Sekarang kita lihat genangan lebih cepat diatasi setelah Pak Teguh (jadi Kepala Dinas Tata Air). Waduk yang terbengkalai, lebih cepat dikerjain. Kalau dulu, berdebat sana sini, capek saya, teorinya terlalu banyak," kata Basuki.

Basuki mengatakan, tak sulit membuat Jakarta tidak banjir lagi. Caranya dengan pembangunan tembok setinggi 3,8 meter di pantai utara Jakarta, pasang pompa, bangun waduk. 1.080 saluran penghubung di Jakarta tidak boleh terhambat sampah, dan membeli alat berat sendiri.

"Menurut saya (atasi banjir) enggak susah, yang susah kalau kamu enggak mau kerja dan dikasih pekerjaannya ke swasta atau kontraktor, ya susah," kata Basuki.

Kemudian, Basuki juga menempatkan mantan camat jadi Kepala Dinas Kebersihan DKI. Mantan camat Tambora Isnawa Adji menggantikan posisi Eko Bharuna, Unu Nurdin, serta Saptastri Ediningtyas yang juga merupakan pegawai internal Dinas Kebersihan DKI.

Dahulu, kata Basuki, Dinas Kebersihan kerap menyewa truk sampah dengan swasta. Akibatnya, anggaran DKI habis percuma. Tak hanya itu, pengelolaan sampah oleh swasta juga tidak membuahkan hasil.

"Angkat sampah dari sungai habisin anggaran Rp 400 miliar, sewa truk Rp 500 miliar, buang sampah ke Bantar Gebang Rp 400 miliar. Enggak bersih juga Jakarta," kata Basuki.

Sama halnya seperti banjir, Basuki mengatakan tak sulit mengatasi permasalahan sampah di Ibu Kota.

Salah satu caranya dengan menempatkan petugas kebersihan di tiap kelurahan serta lurah yang menjadi penanggungjawab kebersihan di wilayahnya. Jika lurah tidak benar kerjanya, akan dipecat.

"Jakarta bersih sekarang. Setiap sungai ditungguin, enggak usah kontrak sama swasta. Beli alat sendiri, truk sendiri, tungguin sendiri," kata Basuki.

Basuki mengaku sejak tahun 2013 kerap dibohongi oleh mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI. Mereka masih kerap menyewa truk sampah kepada swasta. Bahkan pada tahun 2013-2014 lalu, anggaran yang akan dialokasikan untuk pembelian truk sampah menghilang.

"Siapa sih sebenarnya yang ngerti kayak gini? Anak STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) yang ngerti, bekas camat yang ngerti," kata Basuki.