Kompas.com - 05/02/2016, 22:51 WIB
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun 2016, dua perusahaan besar elektronik, yaitu Panasonic dan Toshiba di Indonesia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Ratusan bahkan ribuan buruh pun terancam tak memiliki pekerjaan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sendiri meyakini bahwa hal tersebut, tidak akan terjadi di Kota Jakarta.

Namun, pihaknya, siap menyediakan lapangan pekerjaan jika memang terjadi PHK besar-besaran tersebut. Yaitu dengan memberdayakannya menjadi pekerja kontrak.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Bahwa pihaknya bisa melakukan perekrutan tenaga kontrak, untuk membantu masalah perkotaan, seperti banjir, sampah dan kebersihan lingkungan.

"Memang, PHK yang dilakukan perusahaan tidak bisa dihindari. Tapi sebelum itu terjadi, kami telah membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan," kata Djarot, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Pekerja kontrak itu, nantinya menurut Djarot bisa direkrut untuk berbagai kebutuhan.
Seperti untuk pekerja harian lepas (PHL), petugas Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

"Dengan perekrutan tersebut, bisa memberdayakan masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan. Salah satunya PPSU, itu salah satu program padat karya yang sangat mendidik," katanya.

Namun, dengan terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan Panasonic dan Toshiba di kawasan Cikarang, hal tersebut, bisa menjadikan pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi, saat ini, sedang terjadinya perlambatan ekonomi dunia serta naik turunnya harga minyak dunia.

"Para pekerja atau buruh harus berani meningkatkan kinerjanya. Tapi aksi buruh yang terus-terusan ini menjadi salah satu dampaknya. Dengan ini, kami bersama pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah juga harus menjamin investasi di Indonesia masih sangat prospektif," katanya.

Kelalaian pemerintah

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, bahwa dua tutupnya dua perusahaan tersebut, harus menjadu sesuatu yang perlu di waspadai.

Ia pun menganggapnya telah terjadi kelalaian pada Pemerintah.

"Di sini ada kelalaian pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang lemah dalam pengawasan. Karena mungkin jika ada komunikasi dan pendekatan akan apa kesulitan yang dihadapi dan pemerintah bisa membantu kemungkinan tidak sampai tutup," kata Sarman.

Namun, ia tidak pungkiri bahwa daya beli global akibat anjloknya harga minyak dunia yang semakin  rendah berdampak.

Yaitu, pada banyaknya industri yang harus melakukan rasionalisasi seperti industri otomotif dan turunannya, industri elektronik, padat karya, dan lainnya.

"Pemerintah harus pro aktif melakukan pemantauan dan pengawasan supaya jangan sampai terjadi PHK. Mungkin dengan alternatif lain seperti pengurangan jam kerja atau sistem shift atau dirumahkan untuk sementara waktu sampai ekonomi normal kembali tanpa melakukan PHK," katanya.

Dalam hal ini, lanjut Sarman, sangat diperlukan mediasi dari pemerintah dan pengertian yang mendalam dari pekerja untuk kelangsungan usaha dan jaminan kerja bersama.

Hal ini sangat mendesak dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya PHK massal yang nantinya akan menambah pengangguran dan dampak sosial.

"Adanya rencana Pemprov DKI untuk membuka lapangan kerja PHL, PPSU, dan PKWT, sangat kita sambut baik dan ini solusi untuk meredam terjadinya tingkat pengangguran produktif di DKI Jakarta," katanya.

Program tersebut, tambah Sarman, sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Sehingga para tenaga kerja yang terkena PHK dapat segera mendapat lapangan kerja baru untuk menghidupi keluarga dan masa depannya.

"Kita juga berharap paket kebijakan ekonomi jilid X yang akan segera diumumkan pemerintah, harus yang mampu menjawab kegelisahan dunia usaha dan mencegah terjadinya PHK," katanya.

Dalam situasi seperti ini, menurut Sarman, harus mampu menciptakan iklim usaha, bisnis, dan invetasi yang kondusif.

Hal tersebut, merupakan tugas bersama termasuk kaum buruh agar jangan melakukan demo yang bisa menurunkan tingkat produktivitas dan kepercayaan investor asing kepada Indonesia.

Jumlah PPSU dan PHL sebanyak 34.126  orang. 

Rincian:

#PHL dari Dinas :

1. Kebersihan 13.058 orang
2. Taman 5.352 orang   
3. Bina marga 520 orang     
4. Tata Air 980 orang      
5. Kelautan 987 orang        
6. Perhubungan  194 orang
Total PHL 21.091 orang.

#PPSU dari Kota :  
1. Jakarta Pusat sebanyak 1.761 orang
2. Jakarta Utara sebanyak  2.101  orang
3. Jakarta Barat sebanyak  2.202 orang
4. Jakarta Selatan sebanyak 3.603 orang
5. Jakarta Timur sebanyak  3.123 ‎orang 
6. Kepulauanseribu sebanyak  245 orang

Total PPSU :  13.035 orang

*Syarat usia 18 sampai 58 tahun
*Minimal Pendidikan SD dan ber-KTP DKI
*Gaji sesuai UMP yaitu Rp 3,1 juta

#PKWT Berjumlah 1.400, sebanyak 943 telah direkrut. (Mohamad Yusuf)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Warta Kota
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
Ditinggal Pergi Rapat RT, Rumah di Rajeg Tangerang Terbakar Akibat Korsleting Listrik

Ditinggal Pergi Rapat RT, Rumah di Rajeg Tangerang Terbakar Akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual di Daerah 3T Belum Maksimal, Ini Langkah Kementerian PPPA

Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual di Daerah 3T Belum Maksimal, Ini Langkah Kementerian PPPA

Megapolitan
Panel Listrik di Lantai 5 Gedung LTC Glodok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Panel Listrik di Lantai 5 Gedung LTC Glodok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Megapolitan
Perluasan Daratan Dianggap Sama dengan Reklamasi, Wagub DKI: Perdebatan Itu Biasa

Perluasan Daratan Dianggap Sama dengan Reklamasi, Wagub DKI: Perdebatan Itu Biasa

Megapolitan
Kementerian PPPA Sebut Ada 2 Faktor Laporan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Meningkat

Kementerian PPPA Sebut Ada 2 Faktor Laporan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Meningkat

Megapolitan
Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani 'Speak Up' Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani "Speak Up" Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Megapolitan
Warga Diizinkan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Kebutuhan Air Jadi Lebih Banyak

Warga Diizinkan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Kebutuhan Air Jadi Lebih Banyak

Megapolitan
Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

Megapolitan
Soroti Perizinan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Tak Semua Wilayah Jakarta Bisa

Soroti Perizinan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Tak Semua Wilayah Jakarta Bisa

Megapolitan
Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.