Ketika Warga Kalijodo "Curhat" kepada Petugas Posko Relokasi

"Banyak yang mengeluh, Mas. Ada yang bingung kalau tinggal di rusun harus naik turun tangga. Katanya keluarganya sudah tua, enggak sanggup kalau harus naik tangga," kata seorang petugas posko yang enggan menyebutkan namanya kepada Kompas.com, Kamis siang kemarin.

Petugas perempuan itu menceritakan, ada juga warga yang awalnya sudah mendaftar untuk relokasi ke rusun, tetapi kemudian membatalkannya. Alasannya, dia mendapatkan ancaman dari preman Kalijodo sehingga memilih tidak pindah ke rusun dan pulang ke kampung halaman keluarganya di luar Jakarta. Warga itu ber-KTP DKI Jakarta.

Curahan hati warga Kalijodo lainnya menyangkut pekerjaan dan sekolah anak-anak mereka.

Ada yang menuturkan, beberapa bulan lagi anaknya akan menghadapi ujian akhir sekolah. Jika mereka terpaksa pindah ke tempat yang jauh, akan sulit bagi anak tersebut, minimal harus berangkat jauh lebih pagi dari biasanya. Belum lagi kemacetan selama perjalanan.

"Saya dengar begitu mikir, iya juga. Kasihan. Bagaimana kalau mereka pindah ke (rusun) Marunda? Itu kan jauh dari mana-mana. Orang kerja juga jadi tambah jauh," kata petugas tersebut.

Secara pribadi, petugas posko itu menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang terkesan buru-buru dalam menertibkan Kalijodo. Hal itu dia rasakan, terutama ketika warga Kalijodo menanyakan soal unit rusun yang akan mereka tempat nantinya.

"Sebenarnya, warga pada bertanya, nanti saya mendapat rusun yang mana, ya? Padahal, Dinas Perumahan belum membuat daftar rusunnya. Harusnya, rusunnya sudah ada dulu, berapa jumlahnya, baru didata buat relokasi. Jadi, enak kasih tahu warganya," kata petugas itu.

Selain soal kepastian unit rusun, warga Kalijodo juga memikirkan bagaimana nanti saat pindah rumah. Pindah ke tempat baru pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tenaga yang cukup besar.

"Sewa mobil baknya berapa duit. Belum barang-barangnya nanti bagaimana bawanya, berapa kali bolak-balik? Kasihan kan warga biasa yang enggak ada sangkut pautnya sama lokalisasi," kata petugas tersebut.

Jumlah warga yang terdampak penertiban di Kalijodo sebanyak 3.052 orang, sebagaimana yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

Para petugas yang menjaga Posko Relokasi Kalijodo berharap, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemprov DKI bisa mengikuti irama kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mereka melihat, Ahok sudah cukup baik sebagai pemimpin, tinggal jajarannya di tingkat bawah yang harus meneruskan etos kerja pemimpinnya, demi kesejahteraan masyarakat di Jakarta.