Kompas.com - 19/02/2016, 09:27 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Tak mudah bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengembalikan kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau (RTH), yang merupakan hak publik.

Bukan hanya dari warga sekitar, tetapi juga para pengusaha yang memang sudah menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

Warga yang sudah mendirikan rumah permanen, kemudian membuka usaha. Seperti kontrakan dan rumah kos.

Sementara pengusaha bermodal besar membangun bangunan untuk kafe, pub, diskotek, hingga rumah bordil. Salah satunya yang dimiliki Abdul Azis, tokoh masyarakat di situ.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, Azis memiliki dua kafe. Dia bahkan menyebut Azis telah memiliki empat rumah di tempat lain.

"Daeng itu punya usaha, ada dua kafe sekaligus tempat hiburan. Bawahnya kafe, atasnya buat tempat begituan. Rumah dia di tempat lain ada. Saya dapat informasi rumah dia ada empat," ujar Rustam di Balai Kota DKI, Kamis (18/2/2016) kemarin.

Ucapan Rustam dikuatkan dengan pernyataan Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti saat melakukan kunjungan ke Kalijodo, semalam. Dia menunjuk Kafe Intan, kafe terbesar di Kalijodo, sebagai milik Azis.

Perlawanan Azis ini yang disebut sangat keras. Rustam bahkan mengatakan bahwa anak buah Azis telah melakukan intimidasi kepada warga yang mendaftar relokasi ke rusun. Sehingga, warga yang ketakutan memilih mengundurkan diri, batal mendaftar.

Bukan hanya itu, Azis menyewa Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum atas nama warga Kalijodo. Tak kalah keras dari Azis, Razman sampai mengancam akan menggugat Gubernur DKI Jakarta karena menganggap tidak konsisten dengan kebijakannya.

Hal ini berkaitan dengan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 158 Tahun 2015.

Pada surat itu, satu poinnya memuat ketentuan untuk memperpanjang izin lokasi yang tidak sesuai tata ruang dalam masa transisi.

"Ini akan kita gugat dari surat ini. Dia (Ahok) inkonsisten. Ini suratnya. Poinnya ini paling jelas, sampai dengan 18 Februari 2017," kata Razman di Kalijodo, Jakarta Utara, Kamis (18/2/2016).

Razman juga menyangsikan bahwa wilayah Kalijodo dinyatakan sebagai RTH. Sebab, menurut dia, warga memiliki sertifikat lahan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Warga memang menunjukkan sertifikat pengelolaan lahan di atas tanah negara. Di atas tanah negara itu pula mereka membuat usaha untuk mengambil keuntungan.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Segera Bentuk Satgas Penanganan Nasib Pegawai Honorer

Pemkot Bekasi Segera Bentuk Satgas Penanganan Nasib Pegawai Honorer

Megapolitan
Gelar Pos Imunisasi untuk Balita, Lurah Karet Tengsin Optimistis Penuhi Target BIAN 2022

Gelar Pos Imunisasi untuk Balita, Lurah Karet Tengsin Optimistis Penuhi Target BIAN 2022

Megapolitan
HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Megapolitan
Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Megapolitan
Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Megapolitan
Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Megapolitan
Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Megapolitan
Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di 'Pet Shop' Ciracas

Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di "Pet Shop" Ciracas

Megapolitan
Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Megapolitan
Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.