Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ambisi Lulung Jadi Gubernur, Konspirasi Besar, dan Lambang Perlawanan

Kompas.com - 10/03/2016, 06:49 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan tenang, Abraham Lunggana alias Lulung menjelaskan kepada Kompas.com perihal persiapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk ikut dalam Pilkada DKI 2017. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta itu merasa khawatir partainya tak bisa ikut.

"Partai saya dizalimi," kata Lulung di ruangannya di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Dugaan Lulung bukan tanpa alasan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Bagi Lulung, upaya pemerintah lewat Yasonna itu sangat kejam.

Lulung yang merupakan bagian dari kubu Djan Faridz, pengurus DPP hasil Muktamar Jakarta, mengungkapkan, penerbitan surat keputusan (SK) Menkumham untuk PPP merupakan konspirasi besar untuk mengebiri partainya. Dampaknya, lanjut Lulung, pada proses pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI.

"Konspirasi besarnya berdampak pada Haji Lulung. Jujur saja, kalau Haji Lulung jadi calon kan perlu diperhitungkan juga. Siapa yang enggak memperhitungkan Haji Lulung saat ini?"

Bentuk relawan

Lulung menyampaikan niatnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta secara independen jika PPP kubu Djan Faridz tak bisa ikut Pilkada DKI 2017. Seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang memiliki relawan Teman Ahok, Lulung juga membentuk Jaringan Suka Haji Lulung (JSHL).

Relawan Lulung bertugas untuk mengumpulkan salinan kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai syarat maju dalam pilkada. Ia juga menenggatkan waktu, hingga bulan Juni, minimal 600.000 KTP sudah terkumpul sehingga ia bisa melenggang menuju DKI 1 lewat jalur independen.

Saat ini, lanjut Lulung, dia bersama JSHL sudah bergerak. Salah satunya adalah mengadakan pertemuan dengan tokoh ulama, PPP, masyarakat Betawi, dan organisasi masyarakat lainnya untuk mendukung dirinya maju dalam jalur independen.

"Saya akan maju di jalur independen kalau PPP tak bisa ikut pilkada," kata Lulung.

Lambang perlawanan

Lulung mengklaim dirinya sebagai lambang perlawanan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta. Klaim itu, menurut dia, menjadi modalnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya adalah lambang perlawanan," kata Lulung.

Menurut dia, hingga saat ini, dirinya konsisten mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur Ahok. Kritik tersebut, lanjutnya, dilakukannya untuk pembangunan Jakarta.

Konsistensinya itu, menurut Lulung, membuat dirinya bakal dilirik oleh partai politik. Jika tidak ada partai yang melirik, Lulung menyiapkan jalur independen.

"Kalau hari ini pilkada, belum lagi ada calon. Calonnya cuma dua, Haji Lulung dan Ahok. Yang tidak memilih Ahok pasti memilih Haji Lulung, yang tidak memilih Haji Lulung pasti memilih Ahok. Itu pasti dimenangkan oleh Haji Lulung," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com