Ngototnya DPRD DKI Dorong Pengusutan Kasus RS Sumber Waras

Kompas.com - 11/03/2016, 10:03 WIB
Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Jessi Carina Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.

Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.

Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai.

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya. Hingga pada 17 Februari 2016, Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya, kembali mendatangi KPK. Mereka mengaku hendak menanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan laporan mereka.

Usai bertemu pihak KPK, Lulung menyatakan bahwa penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, masih terus berlanjut.

"KPK katakan sabar saja rakyat Jakarta dan ternyata dalam kasus ini tidak basi. Ini akan terus ditindaklanjuti," ujar Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (17/2/2016).

Belum Ada Unsur Korupsi

Hingga kini, KPK belum menunjukkan kemajuan berarti dalam menindaklanjuti laporan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Pada Senin (29/2/2016), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK.

Basaria juga mengatakan bahwa temuan BPK yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta belum cukup dijadikan dasar untuk meningkatkan penanganan laporan ini ke tahap selanjutnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasar Masih Ramai, Camat Kembangan Mengaku Sulit Ajak Warga untuk Physical Distancing

Pasar Masih Ramai, Camat Kembangan Mengaku Sulit Ajak Warga untuk Physical Distancing

Megapolitan
Satu Mahasiswa IPB yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Satu Mahasiswa IPB yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Megapolitan
Pengedar Narkoba Tewas Ditembak Saat Kabur dari Kejaran Polisi

Pengedar Narkoba Tewas Ditembak Saat Kabur dari Kejaran Polisi

Megapolitan
Kemendagri: Waktu Pelantikan Riza Patria Sebagai Wagub DKI Kewenangan Istana

Kemendagri: Waktu Pelantikan Riza Patria Sebagai Wagub DKI Kewenangan Istana

Megapolitan
Batasi Aktivitas Warga, Pemkot Depok Batasi Jam Operasional Toko Swalayan

Batasi Aktivitas Warga, Pemkot Depok Batasi Jam Operasional Toko Swalayan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Siapkan Lahan 800 Meter Persegi untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Siapkan Lahan 800 Meter Persegi untuk Makam Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siapkan Rp 98 Miliar untuk Tangani Dampak Covid-19

Pemkot Tangerang Siapkan Rp 98 Miliar untuk Tangani Dampak Covid-19

Megapolitan
Depok Kirim Usulan PSBB ke Ridwan Kamil Malam Ini

Depok Kirim Usulan PSBB ke Ridwan Kamil Malam Ini

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bangun Rumah Lawan Covid-19 untuk Tampung ODP Corona

Pemkot Tangsel Bangun Rumah Lawan Covid-19 untuk Tampung ODP Corona

Megapolitan
51 Kasus Positif Covid-19 di Tangerang, Pemkot Bagikan Masker Gratis

51 Kasus Positif Covid-19 di Tangerang, Pemkot Bagikan Masker Gratis

Megapolitan
[UPDATE]: Depok Tambah 6 Pasien Positif Covid-19, 5 Suspect Meninggal

[UPDATE]: Depok Tambah 6 Pasien Positif Covid-19, 5 Suspect Meninggal

Megapolitan
Update Covid-19 di Bekasi: 7 Pasien Positif Corona Meninggal

Update Covid-19 di Bekasi: 7 Pasien Positif Corona Meninggal

Megapolitan
1 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Saroso Sembuh, 1 PDP Meninggal Dunia

1 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Saroso Sembuh, 1 PDP Meninggal Dunia

Megapolitan
Utamakan Pesanan APD, Konveksi Rumahan di Jakarta Pusat Rela Tunda Produksi Pakaian

Utamakan Pesanan APD, Konveksi Rumahan di Jakarta Pusat Rela Tunda Produksi Pakaian

Megapolitan
Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup karena Pandemi Covid-19

Ini Daftar Mal di Jakarta yang Tutup karena Pandemi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X