Ngototnya DPRD DKI Dorong Pengusutan Kasus RS Sumber Waras

Kompas.com - 11/03/2016, 10:03 WIB
Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Jessi Carina Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.

Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.

Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai.

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya. Hingga pada 17 Februari 2016, Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya, kembali mendatangi KPK. Mereka mengaku hendak menanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan laporan mereka.

Usai bertemu pihak KPK, Lulung menyatakan bahwa penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, masih terus berlanjut.

"KPK katakan sabar saja rakyat Jakarta dan ternyata dalam kasus ini tidak basi. Ini akan terus ditindaklanjuti," ujar Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (17/2/2016).

Belum Ada Unsur Korupsi

Hingga kini, KPK belum menunjukkan kemajuan berarti dalam menindaklanjuti laporan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Pada Senin (29/2/2016), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK.

Basaria juga mengatakan bahwa temuan BPK yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta belum cukup dijadikan dasar untuk meningkatkan penanganan laporan ini ke tahap selanjutnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Penataan Stasiun Tanah Abang, Angkutan Umum Punya Jalur Khusus Naik Turunkan Penumpang

Megapolitan
Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Pemohon Perpanjangan SIM di Satpas Jaktim Membeludak, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

Megapolitan
1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

Megapolitan
Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Megapolitan
Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Megapolitan
Pemohon SIM di Jaktim Membeludak, tapi DIbatasi Hanya 200 Orang per Hari

Pemohon SIM di Jaktim Membeludak, tapi DIbatasi Hanya 200 Orang per Hari

Megapolitan
Orangtua Siswa di Kota Tangerang Khawatir jika Sekolah Kembali Dibuka

Orangtua Siswa di Kota Tangerang Khawatir jika Sekolah Kembali Dibuka

Megapolitan
Protokol Kesehatan Kemenkes: Karyawan Diminta Olahraga Bersama dan Berjemur Saat Istirahat Kerja di Kantor

Protokol Kesehatan Kemenkes: Karyawan Diminta Olahraga Bersama dan Berjemur Saat Istirahat Kerja di Kantor

Megapolitan
Jelang Akhir PSBB Jakarta Jilid 3, Tercatat Ada 4.493 Pelanggar di Jakarta Timur

Jelang Akhir PSBB Jakarta Jilid 3, Tercatat Ada 4.493 Pelanggar di Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X