Kompas.com - 11/03/2016, 10:03 WIB
Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Jessi Carina Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.

Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.

Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai.

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya. Hingga pada 17 Februari 2016, Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya, kembali mendatangi KPK. Mereka mengaku hendak menanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan laporan mereka.

Usai bertemu pihak KPK, Lulung menyatakan bahwa penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, masih terus berlanjut.

"KPK katakan sabar saja rakyat Jakarta dan ternyata dalam kasus ini tidak basi. Ini akan terus ditindaklanjuti," ujar Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (17/2/2016).

Belum Ada Unsur Korupsi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga kini, KPK belum menunjukkan kemajuan berarti dalam menindaklanjuti laporan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Pada Senin (29/2/2016), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK.

Basaria juga mengatakan bahwa temuan BPK yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta belum cukup dijadikan dasar untuk meningkatkan penanganan laporan ini ke tahap selanjutnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

Megapolitan
Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

Megapolitan
Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Megapolitan
Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Megapolitan
Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Megapolitan
Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Megapolitan
Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X