Ngototnya DPRD DKI Dorong Pengusutan Kasus RS Sumber Waras

Kompas.com - 11/03/2016, 10:03 WIB
Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Jessi Carina Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.

Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.

Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai.

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya. Hingga pada 17 Februari 2016, Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya, kembali mendatangi KPK. Mereka mengaku hendak menanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan laporan mereka.

Usai bertemu pihak KPK, Lulung menyatakan bahwa penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, masih terus berlanjut.

"KPK katakan sabar saja rakyat Jakarta dan ternyata dalam kasus ini tidak basi. Ini akan terus ditindaklanjuti," ujar Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (17/2/2016).

Belum Ada Unsur Korupsi

Hingga kini, KPK belum menunjukkan kemajuan berarti dalam menindaklanjuti laporan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Pada Senin (29/2/2016), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK.

Basaria juga mengatakan bahwa temuan BPK yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta belum cukup dijadikan dasar untuk meningkatkan penanganan laporan ini ke tahap selanjutnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
UI Pertimbangkan Terapkan Sistem Kuliah Campuran Tatap Muka dan Daring

UI Pertimbangkan Terapkan Sistem Kuliah Campuran Tatap Muka dan Daring

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 19 Orang di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung Reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 19 Orang di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung Reaktif Covid-19

Megapolitan
Ini Syarat Aktivitas di Rumah Ibadah saat PSBB Proporsional di Depok

Ini Syarat Aktivitas di Rumah Ibadah saat PSBB Proporsional di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X