Yorrys: Golkar Butuh Ketum yang Tak Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai sepakat bahwa Ketua Umum Partai Golkar mendatang tidak rangkap jabatan.

Hal tersebut disampaikan Yorrys untuk menanggapi surat perjanjian yang ditandatangani Ketua DPR Ade Komarudin untuk tidak maju sebagai calon ketua umum Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa yang akan segera digelar.

Menurut Yorrys, komitmen untuk tidak maju sebagai ketua umum tersebut sudah tepat dan Ade sebaiknya konsisten untuk menjalankannya.

"Golkar membutuhkan pemimpin yang full time karena tantangan dan masalah yang dihadapi Golkar ke depannya sangat berat. Golkar tentunya membutuhkan pemimpin yang fokus, tidak rangkap jabatan dan tidak terbagi waktunya dengan tugas-tugas lainnya," kata Yorrys saat dihubungi, Sabtu (12/3/2016).

Ia mengakui bahwa Golkar pernah dipimpin oleh ketua umum yang memiliki jabatan publik, seperti Akbar Tandjung yang dulu menjadi Ketua DPR dan Jusuf Kalla yang menjadi Wakil Presiden.

Namun, Yorrys menilai bahwa Golkar memiliki tantangan yang berat karena harus segera bangkit dari bayang-bayang dualisme kepemimpinan yang selama 1,5 tahun ini menghantui partai berlambang pohon beringin itu.

"Untuk menghadapi tantangan itu kan ketua umum harus fokus, turun ke daerah. Itu bukan suatu yang bisa diwakilkan," ucap Yorrys.

Kendati demikian, Yorrys menyerahkan sepenuhnya kepada Ade apakah jadi maju atau tidak dalam munaslub mendatang. Pilihan juga sepenuhnya ada pada pengurus DPD I dan II Partai Golkar.

Surat perjanjian Ade untuk tidak maju sebagai ketua umum Golkar sebelumnya beredar di kalangan pengurus daerah Golkar. Dalam poin kedua surat itu, Ade menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum DPP Golkar sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, yaitu pada tahun 2019.

Surat ditandatangani Ade dan Aburizal diatas materai Rp 6.000 pada 17 Desember 2015. Pada hari itu, rapat terbatas DPP Golkar di Bakrie Tower sepakat menunjuk Ade sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, saat dikonfirmasi tak membantah atau membenarkan surat itu. Hanya saja, Bambang mempertanyakan kenapa surat tersebut bisa beredar.

"Bagi saya surat itu kalau pun ada, berarti dicuri dari laci Pak Aburizal dengan motif tertentu untuk menjatuhkan Ade Komarudin. Saya yakin Pak Aburizal pasti tidak tahu surat itu bisa beredar kemana-mana," ucap Bambang.