Kompas.com - 30/03/2016, 13:31 WIB
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, mempertanyakan niat perwakilan partai politik yang ada di DPR untuk memperberat syarat calon perseorangan.

Menurut Hasan, wacana itu hanya untuk menjegal majunya bakal calon petahana, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Basuki atau Ahok memutuskan untuk maju melalui jalur independen.

"Ahok maju independen, parpol mengajukan revisi perseorangan. Hanya demi (jegal) Ahok, calon lain yang bagus di daerah dikorbankan, ini kan aneh," kata Hasan dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan MMD Initiative, di Manggarai, Rabu (30/3/2016).

Hasan menyebut, ada beberapa aturan di Indonesia yang dibuat hanya untuk menjegal lawan politik. Ia mencontohkan syarat kesehatan jasmani bagi calon presiden.

Persyaratan itu, kata Hasan, diduga dimunculkan untuk menjegal majunya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam pemilu presiden.

Kemudian, Hasan juga menjadikan wacana persyaratan sarjana untuk calon presiden sebagai contoh lainnya. Syarat ini ia anggap diusulkan untuk menjegal pencalonan Megawati Soekarnoputri.

"Termasuk aturan pengetatan untuk calon perseorangan, ini hanya untuk mengganjal satu orang, tetapi mengorbankan kepentingan orang banyak," kata Hasan.

Saat ini, calon perseorangan juga tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta.

"Calon-calon (kepala daerah) baik dan berani maju ada di Pilkada Yogya. Sayang banget, aturan ini mengorbankan orang bagus di daerah hanya untuk Ahok yang tinggal sekali ikut pilkada," kata Hasan.

Komisi II DPR RI berwacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni mengubah syarat bagi calon independen menjadi 10-15 persen atau yang kedua 15-20 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat untuk menjadi calon independen adalah 6,5-10 persen dari jumlah DPT pemilu sebelumnya. Hal ini dianggap tidak seimbang dengan beratnya syarat calon yang diusung partai politik, yakni mendapatkan minimal 20 persen kursi di DPRD.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla Dijual Daring, Tokopedia: Kami Berhak Turunkan Konten

Minyak Goreng Ilegal Merek Qilla Dijual Daring, Tokopedia: Kami Berhak Turunkan Konten

Megapolitan
Setelah Lengkapi Izin Penjualan Miras, Holywings Diperbolehkan Beroperasi Kembali

Setelah Lengkapi Izin Penjualan Miras, Holywings Diperbolehkan Beroperasi Kembali

Megapolitan
Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Megapolitan
Mahasiswa Akan Gelar Aksi yang Lebih Besar di Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

Mahasiswa Akan Gelar Aksi yang Lebih Besar di Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

Megapolitan
Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Megapolitan
Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Megapolitan
Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Megapolitan
Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan 'Marketplace'

Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan "Marketplace"

Megapolitan
Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Megapolitan
Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.