Ahok: Kalau Mau Kampanye, Saya Kasih Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, membantah tudingan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk kebutuhan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Tudingan itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kepada Basuki atau Ahok.

"Kalau mau tuduh (APBD) buat kampanye, mana ada pola memanfaatkan uang untuk merusak sistem? Kalau mau kampanye, saya lepasin BLT (bantuan langsung tunai) satu keluarga Rp 600.000 tiap bulan, langsung top," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).

Salah satu contoh kebijakan yang telah diubahnya adalah penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk alokasi KJP.

Namun, dana tersebut tidak dapat ditarik secara tunai. Akibat kebijakan itu, Ahok menerima banyak ungkapan kekecewaan dari warga Jakarta.

"Malah penerima KJP tahun ini lebih sedikit jumlahnya karena yang maling saya potong. Terus, siswa yang sudah dapat beasiswa dari Yayasan Beasiswa Jakarta dan Bazis ya saya potong karena seorang siswa tidak boleh dapat tiga fasilitas," kata Ahok.

(Baca: Ahok Merasa Difitnah oleh Hidayat Nur Wahid)

Hidayat sebelumnya menyesalkan, Basuki sebagai calon petahana menggunakan jabatannya untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta.

"Harusnya, jangan sampai birokrasi dan APBD dipakai untuk pemenangan pilgub. Harusnya di Jakarta menjadi pilgub yang berkualitas," ucap Hidayat.