Sunny: Saya Mengatur Pertemuan Ahok dengan Berbagai Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf pribadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, mengakui bahwa dia sering mengatur pertemuan antara Basuki dan berbagai pengusaha.

(Baca: Ahok: Sunny Staf Saya yang Paling Banyak Kasih Masukan)

Pertemuan itu tidak hanya dengan Chairman Agung Sedayu Group Aguan Sugianto, tetapi juga dengan pengusaha lain.

"Saya mengatur pertemuan dengan berbagai macam pengusaha, kok. Bukan ngatur juga loh, ya. Pak Ahok bilang, saya ingin ketemu dia, bisa dijadwalkan enggak," ujar Sunny di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/4/2016).

Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Jika pengusaha ingin bertemu dengan Ahok, biasanya mereka meminta Sunny yang menjadwalkan pertemuan. 

Namun, menurut Sunny, hal itu juga bukan sebuah prosedur tetap. Terkadang, pengembang juga bisa mengatur janji pertemuan lewat staf lainnya.

(Baca: Mantan Wagub DKI Mengaku Pernah Curigai Sunny Terkait Proyek Taman BMW)

Sunny menjelaskan alasan kenapa pengembang sering kali menghubunginya.

Menurut dia, pengusaha sering tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Basuki.

"Mereka ingin kasih masukan, tetapi sungkan (kepada) Pak Ahok, enggak tahu timing-nya kapan yang tepat, jadi kadang-kadang via saya, tetapi kadang-kadang langsung juga," ujar Sunny.

Ia mengakui, Basuki kerap mengajaknya ketika bertemu dengan pengusaha. Menurut Sunny, keikutsertaan dirinya dalam pertemuan Basuki dengan para pengusaha itu adalah sebagai saksi yang memantau pertemuan.

"Supaya kasih perspektif, supaya ada saksi sehingga mereka juga bisa kenal dengan saya. Kalau mereka langsung ke Pak Gubernur, kadang sungkan. Mereka takut Pak Gub sibuk, jadi kadang ke saya dulu," ujar Sunny.

Disebut perantara

KPK telah meminta Imigrasi untuk mencegah Sunny bepergian ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan revisi peraturan daerah (perda) tentang reklamasi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.

(Baca: Ahok Minta KPK Segera Periksa Sunny Tanuwidjaja)

Pengacara Sanusi, Krisna Murthi, saat dihubungi, Jumat (8/4/2016), menyebut Sunny sebagai perantara antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, dan perusahaan pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Kendati demikian, menurut Krisna, keterlibatan Sunny dalam pembahasan soal kesepakatan kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi tidak berarti suatu pelanggaran hukum.

Dia menilai, hal yang wajar jika negosiasi dilakukan antara pemerintah, anggota Dewan, dan pengusaha sebelum menyepakati suatu perjanjian kerja sama.