Kompas.com - 12/04/2016, 11:45 WIB
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). TOTOK WIJAYANTOPengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Very Yonevil mengatakan, DPRD DKI memutuskan menghentikan pembahasan Raperda Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

Pembahasan dua raperda itu baru akan dilanjutkan tahun 2019, artinya setelah periode anggota DPRD DKI 2014-2019 berakhir. Keputusan penghentian pembahasan itu merupakan hasil rapat pimpinan yang digelar pada Kamis pekan lalu.

Keputusan ini mengejutkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia pun menilai bahwa DPRD telah memberi harapan palsu kepada Pemprov DKI. Ia pun curiga dengan langkah DPRD. (Baca: DPRD DKI Hentikan Pembahasan 2 Raperda Reklamasi)

Lalu, apa dampak pembatalan raperda tersebut terhadap pembangunan reklamasi?

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Iswan Achmadi sempat menyatakan, jika Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara tak disahkan, semua bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi belum bisa mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta.

"Dengan begitu, semua bangunan tersebut tak ubahnya dengan bangunan ilegal," kata Iswan di Balai Kota, pekan lalu.

Saat ini, di satu dari 17 pulau hasil reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yakni di Pulau C, telah didirikan sejumlah bangunan oleh pengembang, yakni oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk Pulau C, kami sudah melakukan penertiban. Surat peringatan sudah dilayangkan. Surat segel juga sudah dilayangkan, sama surat perintah bongkar. Kita arahkan agar kegiatan pembangunan dihentikan di lapangan, sampai perizinan selesai dilakukan," kata Iswan.

Dari sebuah dokumentasi di Pulau C baru-baru ini, tampak pembangunan di pulau tersebut sudah sangat masif. Beberapa bangunan dan zona-zona tertentu telah dibuat oleh pekerja di lapangan, termasuk infrastruktur, seperti akses jalan dari dan ke Pulau C.

Kompas TV Raperda Reklamasi Dinilai Janggal? SK Izin Ilegal?


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Megapolitan
UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Megapolitan
Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Megapolitan
 Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Megapolitan
 4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

Megapolitan
5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

Megapolitan
Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Megapolitan
Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.