Pertanyakan Kebijakan Petahana Adalah Pendidikan Politik yang Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin dekat dengan Pilkada DKI 2017, petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diterpa semakin banyak masalah.

Langkah Ahok yang memberi izin untuk meneruskan reklamasi di tengah kasus yang sedang terjadi dan kebijakannya untuk membeli lahan RS Sumber Waras dengan harga di atas NJOP dipertanyakan. Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat oleh beberapa pihak.

Hal itu pun membuat Ahok, menerima kritikan bertubi-tubi.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan hal ini cenderung bagus bagi Ahok.

"Menurut saya ini adalah pendidikan politik yang sehat ya. Petahana saat mau maju kembali memang harus dihadapkan dengan pertanyaan mengenai kebijakan yang diatur. Termasuk mengenai reklamasi itu," ujar Yunarto ketika dihubungi, Sabtu (15/4/2016).

Yunarto mengatakan bagi petahana, hal terpenting adalah membuktikan bahwa argumen yang dimiliki untuk membuat kebijakan itu, kuat. Toh, seandainya berhasil terjawab bahwa kebijakan Ahok benar, elektabilitasnya justru menjadi naik.

"Ada untungnya juga diterpa kritik semacam itu," kata Yunarto.

Kampanye negatif

Namun, Yunarto mengatakan pendidikan politik yang sehat tersebut bisa berubah menjadi kampanye negatif. Misalnya saja mengenai kasus suap raperda reklamasi.

Yunarto mengatakan dalam hal ini jelas keterlibatan anggota legislatif Mohamad Sanusi sebagai pihak yang disuap. Kemudian, staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja, juga dicegah ke luar negeri. Namun, hal yang disesalkan adalah Ahok langsung disebut-sebut ikut terlibat.

"Beberapa persepsi enggak bisa membedakan mana kasus hukum terkait reklamasi, mana perdebatan terkait kebijakan," ujar Yunarto.

Hal itulah yang menjadi kampanye negatif buat Ahok. Seharusnya, mengkritik petahana adalah mengkritik kebijakannya.

Alih-alih langsung menuding bahwa Ahok ikut terlibat, lebih baik kritisi langkah Ahok memberi izin reklamasi dikaitkan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan juga aturan hukum yang digunakan Ahok.

Masalah proses hukum, biar KPK saja yang mengurus tanpa harus kita dahului. Apalagi, jika kritik-kritik yang disampaikan sudah membawa unsur primordialisme. Hal itu juga merupakan bentuk kampanye negatif bahkan bisa menjadi kampanye hitam untuk Ahok.

Cobaan akan lebih banyak

Yunarto mengatakan beberapa bulan ke depan "cobaan" untuk Ahok akan lebih banyak lagi. Itu merupakan imbas dari elektabilitas Ahok yang tinggi.

"Tapi itulah politik. Apalagi survei Ahok begitu kuat. Mau enggak mau serangan akan semakin banyak," ujar Yunarto. (Baca: Terkait Reklamasi, Ahok Dinilai Tidak Patuh Hukum)