Djarot dan Kritiknya untuk Ahok

Kritik untuk Qlue

Djarot juga diketahui tak setuju dengan diharuskannya Ketua RT/RW menguasai aplikasi Qlue. Saat berkunjung ke RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat (15/4/2016), Djarot mendapat keluhan dari seorang warga terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.

Kepada warga itu, Djarot menyatakan kewajiban itu memang cenderung memberatkan dan harus dievaluasi. Ia pun berjanji akan menyampaikannya ke Ahok.

"Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot.

"Lurah ini manajer wilayah. Pokoknya sekarang lapornya ke lurah saja (daripada Qlue)," kata dia lagi. 

( Baca: Djarot Sebut Kebijakan Ahok Memberatkan dan Harus Dikaji Ulang )

Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit, lewat tulisan ataupun foto.

Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan meng-install aplikasi tersebut, terutama CROP.

Ahok sebelumnya berencana mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi ketua RT/RW. Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue.