Kompas.com - 19/04/2016, 10:04 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penyebabnya karena adanya tumpang tindih peraturan.

Tumpang tindihnya peraturan dinilai menjadi penyebab tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan. Catatan Kompas.com, setidaknya ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Peraturan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Selama ini, pihak-pihak yang terlibat maupun terkena dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta memiliki argumentasi sendiri. Landasan regulasinya berbeda-beda, tetapi mengacu pada salah satu peraturan di atas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadikan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 sebagai acuan. Adapun pasal yang digunakan adalah Pasal 4 yang menyebutkan wewenang dan reklamasi pantai utara ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Peraturan inilah yang membuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" menilai dirinya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi.

Sebab, dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi kewenangan dari pemerintah pusat.

"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka. Ada pasalnya, kok. Jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (6/4/2016).

Namun, di sisi lain, Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Muhammad Isnur menyatakan, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008.

"Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku karena reklamasi terkait penataan ruang," kata Isnur.

Namun, Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan dasar hukum tetap mengacu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

"Khususnya ada di Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).

Menurut Tuty, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tidak mencabut kewenangan pemberian izin oleh Gubernur seperti yang dituangkan dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995.

"Peraturan yang dicabut itu soal tata ruangnya. Kewenangannya dan perizinan itu tidak dicabut," ujar Tuty.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Megapolitan
PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Megapolitan
Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Megapolitan
Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Megapolitan
Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Megapolitan
Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Megapolitan
Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Megapolitan
Jakarnaval 2022, Motor dan Mobil Dishub DKI Jajal Sirkuit Formula E

Jakarnaval 2022, Motor dan Mobil Dishub DKI Jajal Sirkuit Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.