Kompas.com - 19/04/2016, 10:04 WIB
Kompas TV Pemerintah Stop Sementara Proyek Reklamasi
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono

Pada kasus yang lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, Gubernur Basuki tidak pernah meminta rekomendasi darinya saat menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi.

Padahal, kata dia, pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus seizinnya.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan turunan dari Perpres 122/2012 mengatur izin lokasi reklamasi dengan luas di atas 25 hektar (ha) dan izin pelaksanaan reklamasi untuk luas di atas 500 ha membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar Susi.

Susi mengatakan, atas dasar itu, pihaknya memandang bahwa kewenangan izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur DKI setelah ada rekomendasi dari Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Susi menegaskan, izin pelaksanaan reklamasi pantai utara baru bisa dikeluarkan Gubernur setelah ada Perda Zonasi Wilayah Pesisir.

"Di sini faktanya, pelaksanaan reklamasi pantura yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dilakukan tanpa rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan dan tanpa adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir," kata Susi.

Peraturan mana yang jadi acuan?

Dalam rapat yang digelar di kantornya pada Senin (18/4/2016), Menteri Koordiantor Bidang Maritim Rizal Ramli sempat menyinggung soal tumpang tindihnya peraturan serta perdebatan yang terjadi selama ini.

"Kalau kita bahas terus, enggak habis-habis debatnya," ujar Rizal.

Karena itu, ia menegaskan, peraturan yang seharusnya menjadi acuan adalah peraturan terbaru sesuai hierarki yang berlaku di Indonesia.

"Undang-undang lebih tinggi hierarkinya dari keppres maupun perpres. Peraturan yang lama tentu dikalahkan undang-undang yang baru, kecuali ada pasal-pasal pengecualiannya," ucap Rizal.

Jika mengacu pada ucapan Rizal, maka peraturan yang seharusnya kini menjadi acuan proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, seperti yang selama ini digunakan oleh Menteri Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Megapolitan
Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Megapolitan
Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Megapolitan
Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Megapolitan
Mengenal Kong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Mengenal Kong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Megapolitan
Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Megapolitan
Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Megapolitan
Lenggak-lenggok ala Citayam Fashion Week Warga Persada Raya di Bekasi

Lenggak-lenggok ala Citayam Fashion Week Warga Persada Raya di Bekasi

Megapolitan
Keseruan Perayaan HUT ke-77 RI di Aliran Kali Baru Pangeran Jayakarta Bekasi, Ada Lomba Gebuk Bantal hingga Panjat Pinang

Keseruan Perayaan HUT ke-77 RI di Aliran Kali Baru Pangeran Jayakarta Bekasi, Ada Lomba Gebuk Bantal hingga Panjat Pinang

Megapolitan
Kondisi Mental Korban Pelecehan Seksual Verbal oleh Karyawan Kawan Lama Group Belum Stabil

Kondisi Mental Korban Pelecehan Seksual Verbal oleh Karyawan Kawan Lama Group Belum Stabil

Megapolitan
Mengenal Djiauw Kie Siong, Pemilik Rumah Tempat Soekarno-Hatta 'Diculik' di Rengasdengklok

Mengenal Djiauw Kie Siong, Pemilik Rumah Tempat Soekarno-Hatta "Diculik" di Rengasdengklok

Megapolitan
Pemkot Jaktim Sebut 106 Rumah Korban Kebakaran Pasar Gembrong Telah Direvitalisasi

Pemkot Jaktim Sebut 106 Rumah Korban Kebakaran Pasar Gembrong Telah Direvitalisasi

Megapolitan
Sebanyak 9.444 Narapidana di Jakarta Dapat Remisi, 111  Orang Langsung Bebas pada HUT ke-77 RI

Sebanyak 9.444 Narapidana di Jakarta Dapat Remisi, 111 Orang Langsung Bebas pada HUT ke-77 RI

Megapolitan
Terima Remisi Kemerdekaan, 25 Warga Binaan Lapas Bulak Kapal Bebas

Terima Remisi Kemerdekaan, 25 Warga Binaan Lapas Bulak Kapal Bebas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.