Pembayaran Lahan RS Sumber Waras dengan Cek Tunai Dinilai Lazim

Kompas.com - 20/04/2016, 20:36 WIB
Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Metode pembayaran lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menggunakan cek tunai kemudian pemindahbukuan, dinilai sebagai suatu hal yang lazim.

"Pembayarannya lazim. Setahu saya ya pembayaran ini sah, kan ini lazim pembayaran dalam jumlah besar," kata pengamat perbankan Eko Supriyanto kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2016).

Dalam pembayaran sebagian lahan RS Sumber Waras, cek tunai digunakan Pemprov DKI sebagai permohonan pindah buku dari rekening Dinas Kesehatan ke rekening Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Menurut dia, harus dibedakan antara pembayaran tunai dengan pembayaran uang tunai. Jika pembayaran uang tunai, maka transaksi tersebut menggunakan uang.

(Baca: Balik Nama Lahan RS Sumber Waras Tunggu Sertifikat dari BPN)

Sementara itu, lanjut dia, pembayaran tunai dapat menggunakan media lain, seperti kartu debet atau cek tunai.

Dalam kasus ini, cek tunai hanya bersifat permohonan pemindahbukuan. "Harus dibedakan pembayaran dengan uang tunai dan pembayaran tunai," kata Eko.

Dalam cek Bank DKI cabang pembantu Wali Kota Jakarta Pusat bernomor CK 493387, tertulis sejumlah uang sebesar Rp 717.905.072.500,00.

Adapun Pemprov DKI Jakarta membayar sejumlah itu kepada YKSW dari total pembelian sebesar Rp 755 miliar.

(Baca: ICW: Hasil Audit Investigatif BPK soal Sumber Waras Harus Diuji Ulang )

Hal ini disebabkan karena biaya sudah dipotong pajak penjualan sebesar Rp 37 miliar. Cek itu kemudian diserahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta kepada Bank DKI pada 30 Desember 2014.

Kemudian pindah buku dilaksanakan pada 31 Desember 2014 di bank yang sama.

Penggunaan cek ini sebelumnya dipertanyakan oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis. Sebab, menurut dia, penggunaan cek sama dengan transaksi tunai.

Tak hanya itu, ia juga menyebut lembaran cek sebesar Rp 700 miliar itu tak lazim. Sebab, menurut dia, biasanya jumlah ceknya hanya sebesar Rp 20-50 juta.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir di Underpass Toll JORR Surut, Jalanan Dibuka Kembali

Banjir di Underpass Toll JORR Surut, Jalanan Dibuka Kembali

Megapolitan
Dinas BMSDA Bekasi Sebut Banjir di Bintara akibat Luapan Kali Cakung

Dinas BMSDA Bekasi Sebut Banjir di Bintara akibat Luapan Kali Cakung

Megapolitan
Terpleset Saat Lihat Kali Cakung yang Deras, Pemuda di Bekasi Hilang Terbawa Arus

Terpleset Saat Lihat Kali Cakung yang Deras, Pemuda di Bekasi Hilang Terbawa Arus

Megapolitan
Sempat Dimatikan karena Banjir, Sebagian Gardu Listrik Wilayah Tangerang dan Sekitarnya Kembali Menyala

Sempat Dimatikan karena Banjir, Sebagian Gardu Listrik Wilayah Tangerang dan Sekitarnya Kembali Menyala

Megapolitan
Sempat Diliburkan karena Banjir, Aktivitas Seluruh Sekolah di Bekasi Kembali Normal

Sempat Diliburkan karena Banjir, Aktivitas Seluruh Sekolah di Bekasi Kembali Normal

Megapolitan
Sempat Banjir, Tol Jagorawi Sudah Beroperasi Normal

Sempat Banjir, Tol Jagorawi Sudah Beroperasi Normal

Megapolitan
Sebagian Korban Banjir Cipinang Melayu Sudah Kembali ke Rumah

Sebagian Korban Banjir Cipinang Melayu Sudah Kembali ke Rumah

Megapolitan
Rabu Pagi, Masih Ada Tiga Titik Banjir di Kelapa Gading

Rabu Pagi, Masih Ada Tiga Titik Banjir di Kelapa Gading

Megapolitan
Satu Anak yang Terseret Arus Saat Berenang di Kali Ditemukan Tewas

Satu Anak yang Terseret Arus Saat Berenang di Kali Ditemukan Tewas

Megapolitan
Viral Sopir Ambulans Dianiaya Saat Bawa Jenazah, Polisi Jaksel Usut

Viral Sopir Ambulans Dianiaya Saat Bawa Jenazah, Polisi Jaksel Usut

Megapolitan
Jakarta Banjir Lagi: 294 RW Terendam, AEON Mall JGC Diserang, hingga Istana Tergenang

Jakarta Banjir Lagi: 294 RW Terendam, AEON Mall JGC Diserang, hingga Istana Tergenang

Megapolitan
Bocah di Bekasi Tewas Tenggelam Saat Bermain di Selokan Saat Banjir

Bocah di Bekasi Tewas Tenggelam Saat Bermain di Selokan Saat Banjir

Megapolitan
Ditolak Dua Kali Sopir Taksi Online, Vebby Nyaris Naik Transjakarta Bawa Pulang Jenazah Bayinya

Ditolak Dua Kali Sopir Taksi Online, Vebby Nyaris Naik Transjakarta Bawa Pulang Jenazah Bayinya

Megapolitan
Masih Ada Genangan di Jalur KRL, PT KCI Tetap Berlakukan Rekayasa Perjalanan Kereta

Masih Ada Genangan di Jalur KRL, PT KCI Tetap Berlakukan Rekayasa Perjalanan Kereta

Megapolitan
Polisi Tetapkan 8 Tersangka Perusakan AEON Mall Jakarta Garden City

Polisi Tetapkan 8 Tersangka Perusakan AEON Mall Jakarta Garden City

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X