Yusril Akan Surati Panglima agar TNI Tak Dilibatkan dalam Penertiban

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra akan mengirimkan surat kepada Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait rencana Pemprov DKI Jakarta menggusur kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Yusril mengirimkan surat tersebut untuk mengingatkan Gatot agar TNI tidak dilibatkan dalam penertiban.

Menurut dia, ikutnya TNI dalam kegiatan penertiban, tidak sesuai dengan undang-undang.

"Saya akan mengirim surat ke Panglima supaya TNI tidak untuk diikutkan dan tidak untuk menakut-nakuti rakyat," kata Yusril di kawasan Masjid Luar Batang, Rabu (20/4/2016).

(Baca: Yusril Kembali Tegaskan Akan Tantang Ahok di Luar Batang)

Saat penertiban di Pasar Ikan, Senin (11/4/2016), Pemerintah Kota Jakarta Utara menerjunkan 4.000 personel keamanan gabungan, yang terdiri dari kepolisian, Satpol PP, dan anggota TNI.

Dalam penertiban tersebut, sempat terjadi saling dorong antara warga Pasar Ikan dan aparat keamanan.

Menurut Yusril, tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara, bukan untuk mengintimidasi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengedarkan surat pemberitahuan terkait penertiban di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

(Baca: Ahok Berencana Gusur Luar Batang pada Mei Mendatang)

Surat yang ditandatangani Camat Penjaringan Abdul Khalit diedarkan kepada warga di RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4 di Luar Batang pada Kamis (24/3/2016).

Dalam surat tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa dan Museum Bahari.