Yusril: Posisi Wali Kota dan Camat di Jakarta Dilematis karena Penggusuran

Kompas.com - 25/04/2016, 14:33 WIB
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra saat hendak menjadi penceramah di Yayasan Al-Riyadh, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016). KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYABakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra saat hendak menjadi penceramah di Yayasan Al-Riyadh, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai posisi wali kota dan camat di Jakarta sangat dilematis saat menghadapi isu penggusuran. Para pejabat itu terbatas kewenangannya tetapi berhadapan langsung dengan warga yang lahannya akan digusur.

"Dia (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) panggil aja, panggil wali kota, camat, 'eh laksanakan ini'. Itu membuat mereka dalam posisi dilematis di hadapan warga," kata Yusril di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Posisi dilematis itu, kata Yusril, dapat terlihat dari polemik antara Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

( Baca: Ahok: Rustam Effendi Berpolitik, Bilang Sakit Hati Segala Macam )

Rustam sampai mengungkapkan kekecewaanya terhadap Ahok melalui media sosial karena dituding berpihal kepada Yusril. Menurut Ahok, Rustam tidak segera melaksanakan perintahnya untuk menertibkan permukiman ilegal di Jakarta Utara.

Jakarta Utara memiliki banyak perkerjaan rumah berupa penggusuran bangunan di beberapa lahan milik negara. Salah satunya rencana penggusuran di Luar Batang.

Rencana itu dianggap Yusril membuat posisi wali kota dan camat dilematis. Sebagai pembuat kebijakan, Ahok ditantang untuk mengeluarkan surat penggusuran atau pembongkaran di Luar Batang.

Bukan wali kota atau camat yang mengeluarkan surat perintah tersebut. Surat perintah dari Ahok lah yang kemudian digunakan oleh wali kota atau camat ketika berhadapan langsung dengan warga yang mempertanyakan dasar penggusuran atau pembongkaran.

"Hemat saya, di Jakarta perlu ada ketegasan dan transparansi dari gubernur sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan di Jakarta Utara tidak pernah ada surat perintah pembongkaran dari gubernur," ungkap Yusril yang berniat maju menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Megapolitan
TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

Megapolitan
Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Megapolitan
Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

Megapolitan
Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Megapolitan
Kolega Positif Covid-19, 75 Pegawai Giant Margo City Akan Swab Hari ini

Kolega Positif Covid-19, 75 Pegawai Giant Margo City Akan Swab Hari ini

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: Bertambah 1, Total 634 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 10 Agustus: Bertambah 1, Total 634 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
[UPDATE] Depok Zona Merah Nasional, Kasus Aktif Terbanyak Dijumpai di Cimanggis dan Beji

[UPDATE] Depok Zona Merah Nasional, Kasus Aktif Terbanyak Dijumpai di Cimanggis dan Beji

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X