Yusril: Panglima TNI Dilematis jika Tolak Ajakan Ahok dalam Penggusuran

Kompas.com - 25/04/2016, 17:09 WIB
Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana (kiri) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian (kanan) saat meninjau lokasi penggusuran di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016). KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COMPangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana (kiri) dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian (kanan) saat meninjau lokasi penggusuran di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengakui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak akan membalas suratnya. Surat dari Yusril bertujuan agar TNI tak dilibatkan dalam penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau saya lihat panglima TNI tidak akan memberikan jawaban karena posisi dia dilematis menghadapi hal ini," kata Yusril di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Posisi dilematis Gatot, kata Yusril, lantaran permintaan keterlibatan TNI tak hanya datang dari Ahok, tetapi juga Presiden RI Joko Widodo. Ahok dianggap meminta Jokowi agar TNI dilibatkan dalam penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain di Luar Batang nanti.

"Namun ya bisa saja Pak Ahok desak Pak Presiden supaya TNI melakukan sesuatu. Presiden ini kan panglima tertinggi. Jadi, segalanya ini serba dilematis," ungkap Yusril. (Baca: Yusril Akan Surati Panglima agar TNI Tak Dilibatkan dalam Penertiban)

Dalam roda pemerintahan, posisi tersebut dianggap tak baik. Semua kebijakan harus sesuai undang-undang yang berlaku. Ia mendorong agar Jokowi bisa bersikap dan mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Kita tahu, politik sekarang ini saling menyandera," kata Yusril.

Mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengakui, Gubernur memiliki kebijakan, dan membutuhkan pengamanan atau bantuan dari TNI. Namun, bantuan itu harus sesuai undang-undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bantuan dari TNI itu, misalnya, untuk pasca-bencana alam atau kerusuhan. (Baca: Yusril: TNI Tak Sepantasnya Dilibatkan dalam Penggusuran)

"Kan tidak terjadi dalam konteks penggusuran. Dalam hal ini, tentu Pemda (Pemprov) DKI tidak bisa minta pada TNI," kata Yusril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTM Terbatas di SMPN 2 Depok Kembali Digelar, Ini Protokol Kesehatannya

PTM Terbatas di SMPN 2 Depok Kembali Digelar, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Kapasitas Tempat Wisata Turun Drastis

Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Kapasitas Tempat Wisata Turun Drastis

Megapolitan
Jakarta City 4.0, Kolaborasi Pemprov DKI dan Warga Tuntaskan Masalah Kota

Jakarta City 4.0, Kolaborasi Pemprov DKI dan Warga Tuntaskan Masalah Kota

Megapolitan
Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Megapolitan
Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Megapolitan
Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.