Melihat Kembali Penertiban di Jakarta Utara, dari Era Jokowi hingga Ahok

Kompas.com - 03/05/2016, 06:11 WIB
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Patung Pemuda Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaPresiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Patung Pemuda Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak masa pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama hingga Basuki-Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, terhitung ada lima kali penertiban dan relokasi warga yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara.

Lima penertiban itu dimulai dari kawasan Waduk Pluit, Kalijodo, kolong tol Sediyatmo, Pasar Ikan, dan yang sedang direncanakan saat ini, yakni Luar Batang.

Latar belakang penertiban lima wilayah tersebut berbeda-beda. Penanganan warga hingga proses dari membuka wacana sampai akhirnya warga bersedia direlokasi juga berlainan.

Seperti latar belakang penertiban Waduk Pluit yang tidak lepas dari peristiwa banjir besar di Jakarta, awal tahun 2013. Bisa dibilang, banjir besar saat itu merupakan ujian pertama bagi Jokowi dan Basuki yang baru saja dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Banjir besar mengepung wilayah Pluit dan sekitarnya lebih dari sepekan, dengan kedalaman bervariasi, hingga dua meter lebih. Aktivitas warga lumpuh. Banyak dari penghuni di sana terpaksa mengungsi dan menempati beberapa rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara waktu.

Di titik itu, Pemprov DKI sadar, bahwa normalisasi Waduk Pluit harus segera dilakukan. Kondisi saat itu, bangunan liar berdiri memenuhi area Waduk Pluit seluas 20 hektar dari total luas 80 hektar. Dengan begitu, luas Waduk Pluit hanya tinggal sekitar 60 hektar dengan kedalaman dua meter, dari kedalaman yang seharusnya, yaitu lima meter.

Proses panjang dilalui hingga akhir tahun 2014, di mana Waduk Pluit terlihat lebih rapi dan tidak dipadati lagi oleh bangunan liar. Penghuni di sana kebanyakan sudah pindah ke rumah susun sederhana sewa di Marunda, Muara Baru, Pluit, dan rusunawa lainnya di luar Jakarta Utara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berbeda dengan penertiban Waduk Pluit, penertiban Kalijodo awalnya didorong oleh kecelakaan Toyota Fortuner milik Riki Agung Prasetio di Jalan Daan Mogot arah Tangerang. Saat itu, Riki habis dari salah satu kafe di Kalijodo bersama teman-temannya sebelum menabrak sepeda motor dan menewaskan empat orang, termasuk dua temannya di dalam mobil.

Dari kecelakaan yang terjadi pada awal Februari 2016, hanya butuh waktu sekitar satu bulan sebelum Pemprov DKI akhirnya meratakan lokalisasi terbesar di Jakarta setelah Kramat Tunggak dulu. Kalijodo resmi ditertibkan untuk kepentingan penghijauan oleh Gubernur Basuki pada 29 Februari 2016.

Tidak lama setelah Kalijodo, bangunan liar di kolong tol Sedyatmo, Penjaringan, ikut ditertibkan. Lebih cepat dari penertiban Kalijodo, penghuni kolong tol hanya diberi waktu untuk pindah 1x24 jam sejak rencana penertiban dikemukakan, 1 Maret 2016. (Baca: Yusril: Panglima TNI Dilematis jika Tolak Ajakan Ahok dalam Penggusuran)

Selang satu hari setelahnya, warga pun membongkar sendiri bangunannya dan mulai berkemas untuk pindah. Meski kini masih ada beberapa orang yang menempati kolong tol tersebut untuk tempat tinggal.

Sedangkan kawasan Pasar Ikan menerima Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 30 Maret 2016. Penertiban di sana pun dilakukan pada 11 April 2016. Penertiban di Pasar Ikan termasuk cepat, hanya dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak diwacanakan.

Kawasan Luar Batang sendiri yang awalnya direncanakan Pemprov DKI untuk ditertibkan bulan Mei ini, urung dilaksanakan. Basuki mengulur jadwal penertiban hingga rusunawa yang digunakan untuk menampung warga Luar Batang siap digunakan.

Beda di proses

Dari lima penertiban di atas, terlihat satu penertiban dilakukan pada era pemerintahan Jokowi dan empat penertiban di era Ahok. Dari proses yang dilalui, yang dilakukan Jokowi terlihat lebih panjang ketimbang proses yang ditempuh Ahok, yakni dalam hitungan bulan atau minggu bahkan hari saja untuk menertibkan sebuah kawasan.

Penertiban di era pemerintahan Ahok juga dinilai oleh warga terdampak penertiban terlalu cepat, tidak memperhatikan kesiapan warga untuk pindah. Tujuan penertiban Jokowi dan Ahok pun berbeda. (Baca: Yusril Komentari Janji Politik Jokowi-Ahok Saat Maju pada Pilkada DKI 2012)

Jika Jokowi menertibkan Waduk Pluit karena sempat terjadi banjir besar, Ahok menertibkan Kalijodo hingga Pasar Ikan dengan tujuan mengembalikan ruang terbuka hijau (RTH) dan merevitalisasi cagar budaya yang ada di utara Jakarta.

Dari apa yang telah dilakukan Jokowi hingga Ahok, hanya warga yang tahu cara siapa yang menurut mereka paling tepat. Warga sepenuhnya menilai juga bagaimana cara masing-masing pemimpin tersebut mendekati warga hingga memberi pengertian tentang pentingnya penertiban, terlepas dari status mereka sebagai warga yang menempati lahan negara.

Kompas TV Ahok Sudah Gusur 4 Wilayah di Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Sopir yang Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Lansia dan Diduga Idap Demensia

Fakta Sopir yang Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Lansia dan Diduga Idap Demensia

Megapolitan
Dendam yang Melatari Kasus Mutilasi di Bekasi, Pelaku Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Dendam yang Melatari Kasus Mutilasi di Bekasi, Pelaku Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,86 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,86 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan Terakhir

Pemkot Bekasi Catat 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Megapolitan
Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Megapolitan
Bima Arya Tantang 'Pebasket Sombong' Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Bima Arya Tantang "Pebasket Sombong" Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Megapolitan
Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Megapolitan
Waspada Varian Covid-19 Omicron, Anggota DPRD DKI Minta Rumah Sakit Siaga

Waspada Varian Covid-19 Omicron, Anggota DPRD DKI Minta Rumah Sakit Siaga

Megapolitan
Demo Batalkan UMK DKI 2022 di Balai Kota, Polisi Siapkan Jalur Massa Buruh yang Bergerak dari Pulogadung

Demo Batalkan UMK DKI 2022 di Balai Kota, Polisi Siapkan Jalur Massa Buruh yang Bergerak dari Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Megapolitan
Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Obyektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Obyektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Megapolitan
Demo Minta Anies Batalkan UMP DKI 2022, Massa Buruh Akan Bergerak ke Balai Kota dari Pulogadung

Demo Minta Anies Batalkan UMP DKI 2022, Massa Buruh Akan Bergerak ke Balai Kota dari Pulogadung

Megapolitan
Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.