Mensos: Sosialisasi Pembuatan Akta Lahir Harus Dilakukan Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga kurang mampu di Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Semper, Koja, Jakarta Utara, mengaku kurang mendapat sosialisasi mengenai cara membuat akta kelahiran anak. Karena itu, banyak warga yang telat mengurus akta kelahiran anaknya.

Menanggapi masalah tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pengurus RT dan RW bersinergi untuk mensosialisasikan pembuatan akta kelahiran anaknya.

"Makanya saya sampaikan, ini kalau tingkat RT jalan, RW jalan, jadi semua akan bersinergi. Kalau kemudian Indonesia ini (jumlah penduduk) 252 juta, pasti kalau satu kementerian ngontrol itu ndak mungkin," kata Khofifah, saat memberikan akta lahir kepada anak jalanan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Rawa Badak Selatan, Semper, Koja, Jakarta Utara, Kamis (19/5/2016).

Warga Tanah Merah ternyata ada juga tidak dapat mengurus akta lahir karena berkas yang tidak komplet seperti surat nikah yang terbakar akibat musibah kebakaran di lokasi itu beberapa tahun lalu. 

Khofifah mengatakan, seharusnya warga Tanah Merah tetap bisa mengurus akta lahir kalau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Atau kalau tidak memiliki surat nikah karena terbakar, bisa membuat surat nikah baru.

"Kalau misalnya dirunut, akta nikahnya di mana, saya rasa di Kementerian Agama bisa dirunut ditanya dulu nikahnya di mana, file-nya dibuka kembali supaya bisa punya buku nikah yang baru," ujar Khofifah.

Mengenai kemudahan mengurus akta lahir, Khofifah mengatakan, kewenangan itu ada pada Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya mengaku hanya bermitra dengan organisasi seperti PLAN International Indonesia, yang fokus mengurus masalah akta lahir.

"Itu Kemdagri, Kemendagri sudah punya Permendagri nomor 09 tahun 2016. Entar kalau saya masuk ke mana-mana ini apa ini, gitu," ujar Khofifah.