Kompas.com - 20/05/2016, 20:13 WIB
Massa demonstran berlarian menghindari tembakan gas air mata saat terjadi bentrokan dengan polisi di depan kantor KPK, Jakarta, Jumat (20/5/2016). Bentrokan terjadi saat massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara mendesak masuk ke gedung KPK untuk mendesak pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TRIBUNNEWS / HERUDINMassa demonstran berlarian menghindari tembakan gas air mata saat terjadi bentrokan dengan polisi di depan kantor KPK, Jakarta, Jumat (20/5/2016). Bentrokan terjadi saat massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara mendesak masuk ke gedung KPK untuk mendesak pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok enggan berkomentar banyak perihal aksi anarkistis, yang dilakukan pendemo anti-Ahok di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Enggak tahu, itu urusan polisi," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (20/5/2016) malam.

(Baca: Demo Anti-Ahok Ricuh di Depan KPK, Motor Polisi Dibuang ke Kali)

Massa yang berasal dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang itu melempari polisi dengan batu dan botol air mineral.

Mereka juga merusak halte Transjakarta Kuningan Madya dengan memecahkan kacanya.

"Kalau merusak halte ya tinggal PT Transjakarta saja hitung mau tuntut (pendemo) atau enggak. Kita lihat saja prosesnya seperti apa," ujar Ahok.

Aparat kepolisian membubarkan aksi pendemo itu dengan menembakkan gas air mata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, mereka juga beraksi di Gedung DPRD DKI.

Di sana, mereka juga melempar batu dan botol air mineral ke arah aparat kepolisian yang berjaga.

(Baca: Demo di Depan KPK Ricuh, Pendemo Lempari Polisi dan Gedung KPK)

Mereka menuntut Ahok diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Para pendemo mendesak DPRD DKI Jakarta segera melayangkan hak menyatakan pendapat atau HMP terhadap Ahok.

Alasannya, beberapa kebijakan Ahok dinilai melanggar undang-undang, seperti penggusuran permukiman warga di Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium.

Kemudian juga mengenai rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015 serta kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, yang dinilai cukup untuk menurunkan Ahok.

Kompas TV Pedemo Minta Ahok Copot Jabatannya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.