Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dengan di Lenteng Agung, Warga di Stasiun UI Leluasa Menyeberang Lewat JPO

Kompas.com - 27/05/2016, 10:06 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Keluhan warga karena tidak adanya jembatan penyeberangan orang (JPO) di luar stasiun untuk menyeberangi rel kereta di sekitar Stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tidak terjadi di Stasiun Universitas Indonesia, Depok.

Sebab, di dekat Stasiun UI, sudah ada JPO untuk menyeberangi rel. JPO tersebut tidak terhubung dengan stasiun, meskipun letaknya berdekatan dengan stasiun.

(Baca juga: Ahok Janjikan Jembatan Lintas Rel untuk Warga Lenteng Agung)

Dengan demikian, warga bisa leluasa menyeberang, tanpa harus menunggu kereta lewat.

Menurut warga sekitar Stasiun UI, Hamidi (38), JPO di sekitar stasiun tersebut sudah ada sejak akhir 2015.

"Kalau dulu bisa ada kereta yang gerbongnya panjang lewat, terus berhenti di stasiun, ekornya sampe nutupin tempat kita menyeberang. Jadi baru bisa nyeberang setelah keretanya jalan," kata dia saat ditemui Kompas.com, Jumat (27/5/2016).

Kepala Humas Daops I PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bambang Prayitno menyatakan, kewajiban untuk menyediakan JPO berada di pemerintah daerah masing-masing.

Tentunya, setelah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

"Itu kan fasilitas umum, jadi Pemda yang membangun. Pemda berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena izinnya dari Kemenhub. Pemilik prasarana kereta itu Kementerian Perhubungan," kata Bambang.

Khusus mengenai adanya permintaan pembangun JPO di Lenteng Agung dan Tanjung Barat, Bambang menyatakan Pemprov DKI sebenarnya sudah mengajukan izin ke Kememhub. "Cuma masih diproses saja," ujar dia.

Di Lenteng Agung

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Lenteng Agung dan sekitarnya kini harus membayar Rp 2.000 setiap ingin menyeberangi rel kereta.

Hal ini merupakan dampak dari dipagarnya rel kereta sepanjang Manggarai hingga Bogor. (Baca: Dampak Penghapusan "Free Out" dan Pemagaran Rel terhadap Warga...)

Dipagarinya rel kereta tersebut membuat warga kini harus masuk terlebih dahulu ke dalam stasiun kereta, walaupun hanya untuk sekadar menyeberang.

Untuk dapat memasuki stasiun, mereka harus mengeluarkan uang minimal Rp 2.000. Pengenaan biaya minimum ini dilakukan karena penghapusan fasilitas free out.

Fasilitas free out adalah pembebasan biaya bagi penumpang yang masuk dan keluar di stasiun yang sama dalam durasi tidak lebih dari satu jam.

Semasa fasilitas ini masih diberlakukan, warga yang hendak menyeberangi rel kereta, tidak dikenakan biaya Rp 2.000, walaupun mereka masuk ke dalam stasiun.

Terkait masalah ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, solusi yang dapat dijalankan adalah dengan membangun JPO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com