Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2016, 08:59 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendekatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap RT/RW dinilai terlalu birokratis. Salah satu contohnya saat memberikan kewajiban pengurus RT/RW melaporkan kondisi lingkungannya via aplikasi Qlue.

Laporan itu juga dikaitkan uang insentif untuk setiap laporan yang dikirim ke Pemprov DKI via aplikasi Qlue.

"Jadi saya lihat ini sebuah program bisa saja tujuannya bagus, tapi prosesnya menurut saya lebih ke menjadi top down banget," kata sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, akumulasi maksimal laporan uang insentif sebesar Rp 975.000 per bulan untuk RT dan Rp 1,2 juta per bulan untuk RW akan diberikan jika ketua RT/RW melaporkan kondisi lingkungan via Qlue.

Dengan rincian Rp 75.000 untuk biaya internet per RT/RW dan pendapatan insentif antara lain satu laporan maka akan dihargai Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.000 per laporan untuk RW. Maksimal hanya 90 laporan yang akan diberikan insentif.

Imam mengingatkan setiap orang melaporkan sesuatu karena kesadaran di dalam dirinya. Faktor lainnya membuat laporan karena kondisi lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, semangat yang muncul adalah voluntarisme.

"Spiritnya itu spirit voluntarisme yang dilakukan, bukan karena mekanisme birokrasi, tapi partisipatif karena lingkungannya," sambung Imam. (Baca: "Karena Banyak yang Sudah Sepuh, Jadi Bingung Pakai Qlue di Android")

Begitu juga dengan pengurus RT/RW. Pelaporan kondisi lingkungan seperti jalan rusak, macet, banjir, dan lainnya seharusnya tidak dikaitkan dengan uang. Laporan dari mereka dianggap sebagai semangat sukarelawan untuk memperbaiki lingkungan.

"Tujuan melapor itu bukan untuk sekadar lapor, tapi perbaikan," tambah Imam.

Terbebani

Imam mengungkapkan, karena pendekatan birokraktis dari Pemprov, maka tak ayal para pengurus RT/RW merasa terbebani. Para pengurus sendiri diwajibkan membuat tiga kali laporan setiap hari via Qlue.

"Kebutuhannya apa orang melapor tiga kali sehari. Orang melapor tiga kali sehari belum tentu dibutuhkan. Bisa jadi bahkan lebih dari tiga kali," kata Imam.

Akar masalah adanya protes dari ketua RT/RW lantaran ada pendekatan awal yang salah. Salah satunya tak ada uji coba dan sosialisasi kebijakan ini. Imam mengingatkan, RT/RW bukan perangkat birokratis seperti lurah. Dalam kehidupan di lingkungan, posisi pengurus RT/RW merupakan pemimpin komunitas (community leader).

"RT/RW dipilih warga dan melakukan kegiatan merupakan ekspresi dari spirit voluntarisme, bukan jaringan birokrasi. Kalau diperlakukan seperti itu (birokrasi), sangat mungkin orang keluar dari spirit yang ada," tegas Imam. (Baca: Mencari Jalan Tengah Persoalan Ketua RT/RW dengan Qlue di Jakarta)

Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017. Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran di Gambir Tewaskan Dua Orang, Salah Satunya Sedang Tidur

Kebakaran di Gambir Tewaskan Dua Orang, Salah Satunya Sedang Tidur

Megapolitan
Suasana Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Digeledah KPK, Tertutup Rapat dan Sepi

Suasana Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Digeledah KPK, Tertutup Rapat dan Sepi

Megapolitan
Jalan Kaesang Maju Pilgub DKI Dinilai Terbuka Lebar Jika Direstui Jokowi

Jalan Kaesang Maju Pilgub DKI Dinilai Terbuka Lebar Jika Direstui Jokowi

Megapolitan
Bertemu Pedagang Tanah Abang, Mendag Sebut Penjual Online Kerap Terapkan 'Predatory Pricing'

Bertemu Pedagang Tanah Abang, Mendag Sebut Penjual Online Kerap Terapkan "Predatory Pricing"

Megapolitan
Kaesang Blusukan di Jakarta Usai Jadi Ketum PSI, Incar Kursi Gubernur DKI?

Kaesang Blusukan di Jakarta Usai Jadi Ketum PSI, Incar Kursi Gubernur DKI?

Megapolitan
Suhu Panas Melanda Jakarta dan Sekitarnya Hari Ini, BMKG Ungkap Penyebabnya

Suhu Panas Melanda Jakarta dan Sekitarnya Hari Ini, BMKG Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Kotornya Jembatan Stasiun LRT Dukuh Atas, Tisu hingga Masker Berserakan di Lantai

Kotornya Jembatan Stasiun LRT Dukuh Atas, Tisu hingga Masker Berserakan di Lantai

Megapolitan
Hanya Jual 3 Baju Sepekan, Pedagang Pasar Tanah Abang: Saya Malu Terima Gaji...

Hanya Jual 3 Baju Sepekan, Pedagang Pasar Tanah Abang: Saya Malu Terima Gaji...

Megapolitan
Kebakaran Warteg di Gambir Tewaskan Dua Orang, Diduga akibat Kebocoran Gas

Kebakaran Warteg di Gambir Tewaskan Dua Orang, Diduga akibat Kebocoran Gas

Megapolitan
Penuhnya Stasiun LRT Dukuh Atas Saat Hari Libur, Penumpang Antre 20 Menit untuk 'Tap Out'

Penuhnya Stasiun LRT Dukuh Atas Saat Hari Libur, Penumpang Antre 20 Menit untuk "Tap Out"

Megapolitan
Curhat Pedagang Tanah Abang ke Mendag Zulhas: Kami Kalah Saing dengan Barang Impor

Curhat Pedagang Tanah Abang ke Mendag Zulhas: Kami Kalah Saing dengan Barang Impor

Megapolitan
Mengularnya Antrean Penumpang di Stasiun Sudirman Menuju LRT Dukuh Atas

Mengularnya Antrean Penumpang di Stasiun Sudirman Menuju LRT Dukuh Atas

Megapolitan
Keliling Pasar Tanah Abang, Mendag Zulhas Dengar Curhatan Pedagang

Keliling Pasar Tanah Abang, Mendag Zulhas Dengar Curhatan Pedagang

Megapolitan
Dikunjungi Kaesang, Rumah Belajar Waduk Pluit Ingin Diakui Pemerintah meski Tenaga Pengajarnya Lulusan SMA

Dikunjungi Kaesang, Rumah Belajar Waduk Pluit Ingin Diakui Pemerintah meski Tenaga Pengajarnya Lulusan SMA

Megapolitan
Mendag Zulhas Borong Pakaian hingga Jutaan Rupiah di Pasar Tanah Abang, lalu Dibagikan

Mendag Zulhas Borong Pakaian hingga Jutaan Rupiah di Pasar Tanah Abang, lalu Dibagikan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com