Pendekatan Pemprov DKI ke RT/RW Dinilai Terlalu Birokratis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendekatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap RT/RW dinilai terlalu birokratis. Salah satu contohnya saat memberikan kewajiban pengurus RT/RW melaporkan kondisi lingkungannya via aplikasi Qlue.

Laporan itu juga dikaitkan uang insentif untuk setiap laporan yang dikirim ke Pemprov DKI via aplikasi Qlue.

"Jadi saya lihat ini sebuah program bisa saja tujuannya bagus, tapi prosesnya menurut saya lebih ke menjadi top down banget," kata sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, akumulasi maksimal laporan uang insentif sebesar Rp 975.000 per bulan untuk RT dan Rp 1,2 juta per bulan untuk RW akan diberikan jika ketua RT/RW melaporkan kondisi lingkungan via Qlue.

Dengan rincian Rp 75.000 untuk biaya internet per RT/RW dan pendapatan insentif antara lain satu laporan maka akan dihargai Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.000 per laporan untuk RW. Maksimal hanya 90 laporan yang akan diberikan insentif.

Imam mengingatkan setiap orang melaporkan sesuatu karena kesadaran di dalam dirinya. Faktor lainnya membuat laporan karena kondisi lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, semangat yang muncul adalah voluntarisme.

"Spiritnya itu spirit voluntarisme yang dilakukan, bukan karena mekanisme birokrasi, tapi partisipatif karena lingkungannya," sambung Imam. (Baca: "Karena Banyak yang Sudah Sepuh, Jadi Bingung Pakai Qlue di Android")

Begitu juga dengan pengurus RT/RW. Pelaporan kondisi lingkungan seperti jalan rusak, macet, banjir, dan lainnya seharusnya tidak dikaitkan dengan uang. Laporan dari mereka dianggap sebagai semangat sukarelawan untuk memperbaiki lingkungan.

"Tujuan melapor itu bukan untuk sekadar lapor, tapi perbaikan," tambah Imam.

Terbebani

Imam mengungkapkan, karena pendekatan birokraktis dari Pemprov, maka tak ayal para pengurus RT/RW merasa terbebani. Para pengurus sendiri diwajibkan membuat tiga kali laporan setiap hari via Qlue.

"Kebutuhannya apa orang melapor tiga kali sehari. Orang melapor tiga kali sehari belum tentu dibutuhkan. Bisa jadi bahkan lebih dari tiga kali," kata Imam.

Akar masalah adanya protes dari ketua RT/RW lantaran ada pendekatan awal yang salah. Salah satunya tak ada uji coba dan sosialisasi kebijakan ini. Imam mengingatkan, RT/RW bukan perangkat birokratis seperti lurah. Dalam kehidupan di lingkungan, posisi pengurus RT/RW merupakan pemimpin komunitas (community leader).

"RT/RW dipilih warga dan melakukan kegiatan merupakan ekspresi dari spirit voluntarisme, bukan jaringan birokrasi. Kalau diperlakukan seperti itu (birokrasi), sangat mungkin orang keluar dari spirit yang ada," tegas Imam. (Baca: Mencari Jalan Tengah Persoalan Ketua RT/RW dengan Qlue di Jakarta)

Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017. Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.