Komunikasi Politik PDI-P DKI dan Bantahan Partai untuk Bersatu Kalahkan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI pada 2017, Dewan Perwakilan Daerah PDI-P DKI Jakarta akan terus mengintensifkan komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya.

Hingga saat ini, PDI-P DKI tercatat telah melakukan pertemuan dengan tiga partai, yakni PKS, Gerindra, dan PKB, terkait Pilkada DKI 2017.

Rencananya, hari ini PDI-P DKI juga akan bertemu dengan PAN. Sementara pekan depan, PDI-P DKI telah menjadwalkan pertemuan dengan Partai Golkar dan Demokrat.

Hasil pertemuan dengan sejumlah partai yang dilakukan DPD PDI-P DKI itu kemudian disampaikan kepada DPP PDI-P secara periodik. PDI-P yang memiliki 28 kursi di DPRD DKI dan dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI tetap membuka diri untuk bertemu dengan sejumlah partai.

Pertemuan itu dilakukan pengurus PDI-P untuk mencari kemungkinan koalisi demi menguatkan kekuatan.

"Tampak keinginan kuat kekuatan partai politik melakukan kemampuan kepartaiannya. Ini perlu digarisbawahi," ujar Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Bambang DH, Selasa (31/5/2016). (Baca: Akankah PDI-P Berkoalisi demi Melawan Ahok?)

Bantahan untuk melawan Ahok

Bambang membantah pertemuan dan komunikasi politik yang dilakukan pengurus PDI-P dengan partai lain untuk bersatu melawan gubernur petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia menjelaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan adanya calon independen memungkinkan terbentuknya koalisi yang besar.

Itulah sebabnya PDI-P melakukan pertemuan dengan sejumlah partai.

"Tidak (untuk melawan Ahok) gitu. Tahun 2015 menjelang pilkada ada keputusan MK bahwa calon tunggal pun tidak masalah. Dengan keputusan itu, kecenderungan ke depan akan buat koalisi besar. Jadi mereka (partai) yang punya modal popularitas besar akan buat koalisi sebesar mungkin," kata Bambang.

Koalisi yang besar itu terbentuk karena dua hal. Pertama, adanya jaminan keterpilihan calon yang diusung koalisi tersebut.

"Kedua, setelah terpilih kan butuh stabilitas politik. Makin banyak kekuatan politik yang mendukung (makin stabil)," ucap dia. (Baca: Ahok Mengingat Kembali Ketika PDI-P di DPRD DKI Juga Ikut Menyerangnya)

Meski terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai, Bambang menyebut PDI-P juga akan tetap melihat dinamika politik yang berkembang untuk menentukan adanya koalisi atau tidak dengan partai tertentu.

"Ini kan dinamis. Walaupun komunikasi tetap ada, kan kami terus ikuti dinamika yang ada. Karena DKI itu yang paling cepat dinamikanya. Nanti makin dekat, bisa jadi bukan hanya bulanan, mingguan, bahkan harian bisa terjadi zig-zag. Kami harus antisipasi berbagai kemungkinan," jelas Bambang.