Kompas.com - 09/06/2016, 18:23 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapatkan laporan mengenai makam fiktif di sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta.

Menurut dia, kebanyakan makam fiktif adalah makam yang keberadaannya hanya sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan.

"Jadi kita temukan banyak sekali makam-makam yang fiktif. Jadi kalau ada batu nisan segala macam, belum pasti itu ada isinya. Karena ada yang nyogok. Itu ditaruh di depan," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (9/6/2016).

(Baca juga: Ahok Kian Soroti Kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman)

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menerapkan sistem yang dinilai dapat menghilangkan praktik pungutan liar dalam bisnis pemakaman di Jakarta.

"Kita sudah ada sistemnya. Nanti kelihatan, siapa yang minta. Ya hampir kayak ngurus kamar ranjang rumah sakitlah," ujar Ahok.

Ahok menyatakan, penerapan sistem untuk menghilangkan praktik pungutan liar dalam bisnis pemakaman ini membutuhkan proses bertahap.

(Baca juga: Kadis Pertamanan Akui Banyak Keluhan soal Pungli Pemakaman di DKI)

Untuk jangka pendek, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta berencana merombak jajaran pejabat di Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

"Sekarang yang penting kan membangun persepsi. Persepsi orang sudahlah, banyak sekali kan. Kalau ada oknum yang nakal, kalau kita enggak nyogok enggak lancar. Ini perlu dievakuasi," kata Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Diduga Merasa Diejek, Seorang Pria Serang Tetangganya Pakai Celurit di Cengkareng

Megapolitan
Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Boyband Korea WayV Naik Bus Wisata Transjakarta, Penggemar Histeris dan Ingin Ikutan

Megapolitan
Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Anies Datangi Muskercab PPP DKI, Disambut Meriah dan Dikalungi Sorban Hijau

Megapolitan
Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Niat Berangkat Kondangan, Pengendara Mobil Lepas Kendali dan Terperosok di Depan Halte Puri Beta

Megapolitan
PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024 hingga 3 Bulan

Megapolitan
'Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros...'

"Enggak Tahu Kenapa, Sekarang Pakai Pertalite Jadi Lebih Boros..."

Megapolitan
Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Gelar Muskercab, PPP DKI Buka Pendaftaran Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Video Viral Kericuhan di Depan RS Fatmawati Cilandak, Polisi Tangkap 7 Remaja

Megapolitan
Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Target Rumah DP Rp 0 Turun, Wagub Riza: Disesuaikan Masa Jabatan Pj Gubernur

Megapolitan
Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Ini Penyebab Amblesnya Trotoar Puspemkot Tangerang Senilai RP 3,7 Miliar meski Baru Dibangun

Megapolitan
Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.