Ahok Kian Soroti Kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kian menyoroti kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Menurut Basuki, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah pimpinan Ratna Diah itu kerap bermasalah.

Dari penelusuran Kompas.com, ada tiga bidang kinerja SKPD ini yang pernah disoroti Ahok.

(Baca juga: Kekesalan Ahok terhadap Dinas Pertamanan sampai Terbawa Mimpi)

Soal TPU Petamburan

Pertama, permasalahan pungutan liar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Petamburan.

Masalah itu diangkat Ahok dalam rapat pimpinan di Balai Kota pada Senin 28 Maret 2016. Basuki memperdengarkan rekaman yang disimpan di dalam ponselnya pada rapat tersebut.

Kemudian, terdengarlah perbincangan dua orang pria, yang salah satunya disebut Basuki sebagai Kepala TPU Petamburan.

"Jadi terserah Anda mau kasih berapa, yang penting cukup buat bayar cicilan mobil tiga bulan, sama BTN dua bulan," bunyi rekaman tersebut.

(Baca juga: Diduga Terima Pungli, Kepala TPU Petamburan Dinonaktifkan)

Rekaman tersebut membuat kaget seisi ruangan rapat. Namun, Ratna yang mendengar rekaman tersebut tampak seperti membela bawahannya. Ia mengaku telah melakukan rolling (pergantian) para kepala TPU.

Kendati demikian, Ahok merasa tak puas. Ia mengancam untuk mencopot Ratna. Masalah lainnya berkaitan dengan pembelian lahan bekas Kedutaan Besar Inggris di Jalan MH Thamrin.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman didelegasikan untuk membeli lahan tersebut sejak tahun 2013.

Sayangnya, Ahok belum melihat perkembangan berari terkait proses pembelian lahan tersebut.

Lahan Kedubes Inggris

Kemarahan Ahok kemudian memuncak ketika ia disambangi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam T Malik, pada Kamis (7/4/2016) lalu.

Moazzam menanyakan perihal pembelian lahan tersebut. Pasalnya, Deutsche Bank ingin membeli lahan itu dengan harga lebih mahal.