"Ngamuk saya. Hebat sekali Dinas Taman membuat dubes dan Kerajaan Inggris 'mengemis' sama Pemprov DKI Jakarta karena enggak beli tanahnya," kata Ahok, Rabu (13/4/2016).
Ia sampai mengancam akan memecat pejabat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta karena belum membeli lahan bekas Kedubes Inggris tersebut.
(Baca juga: Ahok Marah Lahan Kedubes Inggris Tak Kunjung Dibeli, Kadis Pertamanan Menangis)
Sebab, pembelian lahan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.
Kinerja lainnya yang belakangan disoroti Ahok adalah soal pemanfaatan pekerja harian lepas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Ahok, saat ini banyak pegawai harian lepas (PHL), yang direkrut untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu pekerjaan itu mengetik dokumen.
Ahok mengatakan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman merupakan salah satu SKPD yang kerap menggunakan PHL tidak sesuai peruntukannya.
Lebih parahnya lagi, kebanyakan PHL yang direkrut adalah anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Mereka tidak kerja, cuma jadi mandor. Seharusnya kan PNS yang jadi mandor," kata Ahok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.