Tudingan soal KPK Diintervensi Terkait Status Ahok Dianggap Berunsur Politis

Kompas.com - 10/06/2016, 22:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana Bonaprapta tidak sepakat dengan pihak yang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diintervensi karena tidak menetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tersangka dalam kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Ia mengaku tak mengerti jika ada pihak yang mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan bocoran dari penyidik KPK soal penetapan Ahok jadi tersangka.

"Saya tegaskan dulu bahwa saya bukan pendukung Ahok. Mereka yang menuduh KPK sudah diintervensi harus belajar hukum dulu. Jangan karena beda kepentingan politik lalu menuduh KPK diintervensi," kata Gandjar di Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Gandjar menuturkan, penetapan tersangka oleh KPK sulit diintervensi karena harus melalui banyak tahap. Prosesnya harus melalui penyidik dan beberapa direktur sampai akhirnya disampaikan kepada lima komisioner KPK.

"Jadi tidak semudah yang dituduh para lawan politik Ahok bahwa KPK sudah diintervensi. Kalau sebatas curiga ya tidak masalah tetapi harus berdasar," ujarnya.

Gandjar kemudian mengomentari pernyataan musisi Ahmad Dhani dan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang mengatakan mendapat bocoran dari penyidik KPK jika Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka. Menurut Ganjar, mereka yang menuduh itu harus belajar hukum untuk mengetahui bagaimana cara kerja KPK dalam menetapkan seseorang jadi tersangka.

"Tetapi kalau pun dia dapat bocoran, maka data itu juga bisa dengan gampang diuji validitasnya. Jangankan informasi orang dalam, berita acara pemeriksaan (BAP) yang bocor saja bisa diketahui dari mana datangnya. Apalagi cuma dapat bocoran informasi. Makanya saya bilang mereka-mereka itu perlu belajar hukum dulu," katanya.

Gandjar menganggap kasus yang dituduhkan kepada Ahok ini lebih tinggi nilai politiknya ketimbang hukum. Ia menduga ada upaya dari lawan-lawan politiknya yang ingin menggagalkan Ahok maju dalam Pilgub DKI 2017.

"Kalau ditanya Ahok itu berani, ya dia sangat-sangat berani. Tetapi dia ada juga salahnya. Tetapi apakah semuanya itu mau dibawa ke ranah pidana, ya tidak semua," kata Gandjar. (Johnson Simanjuntak)

Kompas TV Dhani: Saya Tahu dari Sumber Terpercaya



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

Megapolitan
Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

Megapolitan
Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

Megapolitan
Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

Megapolitan
Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Megapolitan
Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X