Gagal Paham "Teman Ahok" soal Isu "Pembegalan" Hak Pemilih Pemula

Terkait masalah ini, Amalia berencana akan menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan judicial review terhadap hasil revisi Undang-undang tersebut.

Ia pun telah bertemu dengan Gerakan Nasional Calon Independen yang digagas Fadjroel Rachman yang nanti akan membantunya.

"Kalau di kami sudah akan mengagendakan bertemu dengan KPU minggu depan. Kami juga ada beberapa teman-teman kelompok independen yang lain yang merasa keberatan," ujar Amalia.

Selain soal potensi gugurnya pemilih pemula, Amalia juga merasa syarat verifikasi faktual terlalu memberatkan. Masih di pasal 48, verifikasi faktual dengan metode sensus mewajibkan pemberi KTP harus ada di rumah saat petugas dari KPU memverifikasi dukungan.

(Baca: Menurut Ahok, "Teman Ahok" Akan Gelar Ajakan Cuti Sehari untuk Verifikasi Data KTP)

Amalia menilai, pasal ini menjadi salah satu yang terberat dan mengupayakan agar dibatalkan. Ia beralasan selain akan menyusahkan para pendukung Ahok, kebijakan ini juga akan menyusahkan calon independen lain di Indonesia, dan KPUD sendiri.

Di dalam pasal tersebut disebutkan pemilih yang tidak berada di rumah, bisa datang ke kantor PPS untuk verifikasi dalam jangka waktu 3 hari setelah kunjungan KPU ke rumah. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan dan rencana Teman Ahok yang akan mengirim sms blast untuk verifikasi.

Gagal paham

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan kerisauan Teman Ahok bakal kehilangan dukungan dari para pemilih pemula menyusul disahkannya hasil revisi Undang-udang Pilkada yang baru tidak beralasan.

Teman Ahok, yang merupakan kelompok relawan pendukungan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama maju secara independen dalam Pilkada DKI 2017, menafsirkan penyumbang KTP dari pemilih pemula untuk seorang calon perseorangan akan gugur karena mereka tidak terdaftar dalam DPT sebelumnya.

Namun, Sumarno menjelaskan itu adalah pemahaman yang salah.

"Begini, selain menggunakan daftar pemilih sebelumnya kan dalam pasal itu juga menggunakan DP4," kata Sumarno ketika dihubungi, Jumat (10/6/2016).

(Baca: Militan dan Siap Strategi Bertarung, Teman Ahok Tak Takut Aturan Diperberat)

Data tersebut akan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sumarno mengatakan pemilih pemula nantinya akan terdaftar dalam DP4 itu.

Di DPT sebelumnya, pemilih pemula pasti belum terdaftar. Namun, pemegang KTP baru pasti terdaftar oleh Disdukcapil dan masuk dalam DP4.

Data di DP4 yang digunakan adalah data paling mutakhir sampai 30 Juni 2016. Sehingga, pemilih yang memiliki KTP sebelum tanggal 30 Juni masih bisa memberi dukungan untuk calon independen.

"Nanti, nama yang tidak tercantum di DPT sebelumnya akan kami cek di DP4," ujar Sumarno.

Soal keberatan Teman Ahok, Sumarno, mengatakan, seharusnya tidak ada yang perlu diributkan.

"Enggak usah galaulah," kata dia.