Setelah Ahok dan "Teman Ahok" Menyilakan Parpol

Terlebih, ada kebanggaan dan heroisme kumpulan "Teman Ahok" di jalur independen yang ditunjukkan dengan mencela perilaku elite dan partai politik yang memang kerap memuakkan. 

Sulit membayangkan kumpulan "Teman Ahok" ini akan tenang dan nyaman mendapati partai politik-partai politik memuluskan jalan Ahok dan bukan menjadi sandungan.

Namun tenang. Kepada mereka, Ahok dan "Teman Ahok" pasti akan turun tangan membuat "pembenaran" yang bisa diterima nalar. Tidak akan mudah, tetapi tidak tersedia banyak pilihan.

Jalur independen yang semula diperjuangkan menemui sejumlah rintangan di tahap verifikasi faktual dan bisa mengagalkan pencalonan. Di sisi lain, kumpulan "Teman Ahok" ini sudah mematok agar kekuasaan di Jakarta saat ini dilanjutkan. Partai politik akan membantu memudahkan jalan. Jatuh hati mereka kepada Ahok tidak bisa ditawar.

Berdasarkan pengalaman, canggung dalam sikap politik ini biasanya tidak bertahan lama juga. Kita tidak kekurangan contoh tentang partai politik atau pihak yang sebelumnya bermusuhan lantas bergandengan tangan.

Penyebab utamanya adalah samanya kepentingan dan gairah akan kekuasaan. Sebab lainnya adalah pendeknya ingatan kita di tengah mudahnya kita berpindah-pindah dari terpesona dan kemudian membenci dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama.

Para pendiri "Teman Ahok" sudah bisa mengatasi kecanggungan ini pada hari terkumpulnya sejuta KTP untuk Ahok. Tips cepatnya mereka hilang canggung melihat partai politik bukan sebagai sandungan tetapi pemulus jalan bagi Ahok mungkin bisa dibagi-bagikan.

Bagi para panantang Ahok, kepastian majunya Ahok bersama "Teman Ahok" dan partai politik menambah kejelasan peta pertarungan.

Jika jadi didukung dan dicalonkan oleh gabungan tiga partai politik pewaris Golkar yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar, secara matematis bisa muncul empat penantang Ahok.

Untuk mengajukan calon dalam Pilkada DKI Jakarta, partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah Pemilu 2014. Dengan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta 106 kursi, maka syarat minimalnya adalah 21 kursi.

Komposisi kursi di DPRD DKI Jakarta adalah PDI-P 28 kursi, Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, PPP 10 kursi, Demokrat 10 kursi, Hanura 10 kursi, Golkar 9 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 5 kursi, dan PAN 2 kursi. Berdasarkan komposisi ini, hanya PDI-P yang bisa mengajukan calon sendiri.

Sambil menunggu canggung "Teman Ahok", mari kita tunggu partai politik dan gabungan partai politik lain menyiapkan lawan Ahok yang sepadan. Waktu tidak banyak karena canggung "Teman Ahok" yang akan bahu membahu bersama partai politik pendukung itu akan cepat hilang.

Di tengah beragamnya gaya kepemimpinan yang melayani rakyat khususnya mereka yang terpinggirkan, warga Jakarta berhak dan senang juga jika punya alternatif untuk ditimbang sebelum dijatuhkannya pilihan.