Ahok: Jakarta Tidak Boleh Kalah dari Kota-kota Negara Tetangga!

Sebagai ibu kota negara, Jakarta menerima penghasilan daerah dari pajak. APBD sebaiknya tidak seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk keperluan tanggul fase A, trotoar, sekolah, rumah sakit, taman-taman, RPTRA, ataupun jalan, sebaiknya APBD tidak habis di sana. Ada banyak pengembang di Jakarta. Kita mau mereka juga berpartisipasi.

Itu sebabnya kami mulai membuat aturan tentang koefisien lantai bangunan (KLB), yaitu kewajiban pengusaha atau pengembang atau individu yang ingin menambah luas bangunan dengan cara meninggikan bangunan.

Selisih nilai bangunan tersebut dibayarkan pengembang atau pengusaha sebagai kontribusi swasta kepada Jakarta dalam bentuk bangunan yang diperlukan masyarakat. Selain itu juga ada aturan tentang kontribusi lain pengembang.

Dalam membangun Jakarta, kami mengembangkan konsep transparansi dan partisipatif yang menguntungkan DKI sehingga DKI tak perlu menghabis-habiskan APBD, khususnya untuk infrastruktur.

Dulu, pihak swasta, khususnya pengusaha lokal, keberatan dengan kebijakan ini. Namun, begitu perusahaan swasta asing mau dan setuju, pengusaha lokal akhirnya mau juga partisipasi.

Ini untuk masyarakat, bukan untuk saya pribadi.

Apakah mimpi Anda tentang Jakarta ke depan?

Jakarta mesti tumbuh sebagai kota besar, kota modern, kota megapolitan, tetapi tidak meninggalkan kemanusiawiannya. Caranya? RPTRA yang banyak dibangun memberi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi.

Setiap keluarga/warga punya kesusahan masing-masing. Mereka mesti diberi wadah untuk berbagi dan saling memperhatikan. Anak-anak mendapat tempat untuk bermain. Demikian juga lansia.

Basuki juga menyebut ulang tahun ke-489 Jakarta memiliki makna istimewa. Menurut dia, angka 8 dan 9 menjadi penanda keberuntungan selama-lamanya bagi Jakarta. (HLN/DEA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Juni 2016, di halaman 26 dengan judul "Jakarta Tidak Boleh Kalah!".