Kompas.com - 24/06/2016, 11:04 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan siap menghadapi gugatan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ke pengadilan. Dia siap berhadapan dengan kuasa hukum pengelola TPST Bantar Gebang adalah Yusril Ihza Mahendra.

Gugatan itu disebabkan karena pelayangan surat peringatan ketiga dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta kepada dua pengelola TPST Bantar Gebang, PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

"Ya mau gugat, gugat saja. Katanya pakai Yusril, pengacara yang begitu hebat kan? Gugat saja ke PTUN," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Ia menegaskan, gugatan itu tidak akan mempengaruhi rencana swakelola TPST Bantar Gebang oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Menurut Basuki, seharusnya lahan itu memang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, lahan yang dipergunakan untuk membuang sampah warga Jakarta itu juga merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tanah itu tanah kami, kamu mau main premanisme, saya juga bisa kasar. Orang itu tanah kami kok," kata Basuki kesal.

Yusril sebelumnya mengaku belum menerima SP 3 tersebut. Namun, dia segera mempelajari dan menggugat Pemprov DKI Jakarta. Gugatan itu akan ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta karena dianggap wanprestasi.

"Cuma kan dulu Pemda DKI minta jangan dulu karena masih ada ruang negosiasi, makanya kami diam. Kalau sekarang keluar peringatan terakhir, ya lawan saja," kata Yusril.

Pemprov DKI menerbitkan SP 3 kepada pengelola TPST Bantar Gebang pada Selasa (21/6/2016) lalu. Penerbitan SP 3 dilakukan setelah audit perjanjian kerja sama dengan pengelola TPST Bantargebang selesai.

Audit dilakukan oleh PriceWaterhouse Coopers, pihak yang ditunjuk secara resmi oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Penunjukan auditor independen ini merupakan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Salah satu bagian yang akan diaudit adalah mengenai kewajiban membangun gasification landfill anaerobic digestion (galfad). Hasil audit tersebut tetap menunjukkan pengelola TPST Bantar Gebang wanprestasi.

Kompas TV Massa Blokade TPST Bantargebang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Syarat Nonton di Bioskop Jabodetabek Saat PPKM Level 1

Ini Syarat Nonton di Bioskop Jabodetabek Saat PPKM Level 1

Megapolitan
8 Polwan Dilantik Jadi Kapolsek, Kapolda Metro Jaya: Bisa Lebih Sensitif terhadap Kasus Kejahatan Seksual

8 Polwan Dilantik Jadi Kapolsek, Kapolda Metro Jaya: Bisa Lebih Sensitif terhadap Kasus Kejahatan Seksual

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Megapolitan
Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Megapolitan
Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Megapolitan
Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Megapolitan
Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Megapolitan
Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Megapolitan
Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Alasan Anies Gunakan Tema 'Jakarta Hajatan' untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Alasan Anies Gunakan Tema "Jakarta Hajatan" untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Megapolitan
Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.