"Gadaikan" KTP untuk Ambil Jenazah

SIANG itu, empat orang tengah duduk bercengkerama di teras kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Terkadang, mereka terdiam serta menunjukkan raut wajah kebingungan.

Mereka langsung berdiri ketika melihat seorang pria berperawakan kecil, yang tidak lain rekan mereka, datang dari ujung lorong rumah sakit. "Sudah bisa dibawa," ujarnya.

Mereka lalu masuk ke kamar jenazah dan memindahkan jasad perempuan yang tertutupi kain putih ke dalam ambulans bertuliskan "Gerindra".

Pria berperawakan kecil itu bernama Alfaris. Ia "menggadaikan" KTP-nya di rumah sakit sebagai jaminan agar bisa membawa jenazah Elida Aruan (41).

Kamis (23/6/2016) dini hari, Elida, juru parkir liar, tewas setelah terluka akibat tersenggol truk di dekat persimpangan Jalan Cilincing Raya dan Jalan Kramat Jaya Raya, Jakarta Utara.

Elida menderita luka dalam yang membuat pinggangnya biru. "Elida masuk IGD pukul 02.09 dan meninggal serta dibawa ke kamar jenazah pukul 04.00," kata penanggung jawab kamar jenazah RSUD Koja, Isa.

Ia tinggal sendirian di kontrakan di Kampung Beting, Tugu Utara, Koja. Keempat warga yang menunggui di depan kamar jenazah, juga Alfaris, adalah tetangga korban. Mereka tidak bisa langsung membawa jenazah Elida karena harus membayar biaya penanganan mayat Rp 605.000.

Sejak pukul 9 pagi, para tetangga mencoba membawa jenazah Elida dengan berbagai cara. Hingga pukul 12.00, Ketua RW 019 Kelurahan Tugu Utara Ricardo memberi surat pernyataan. KTP Alfaris lalu menjadi jaminan penyerta surat.

Alfaris sebenarnya enggan menjadikan KTP-nya sebagai jaminan, tetapi yang lebih penting jenazah Elida bisa segera dishalatkan dan dimakamkan.

"Saya tidak punya uang untuk menebusnya. Enggak tahu bakal diambil kapan," ucap Alfaris.

Adapun ambulans yang membawa jenazah Elida ke tempat tinggalnya merupakan milik RW 019.

"Ini pemberian (anggota DPR dari Partai Gerindra) Pak Aryo Djojohadikusumo untuk RW," kata Ricardo, yang menyetir sendiri ambulans dari RSUD Koja ke Kampung Beting.

Jenazah lalu dishalatkan di mushala dan dimakamkan di TPU Budi Dharma, Semper. Biaya kain kafan, pemakaman, tahlilan, dan segala keperluan merupakan hasil patungan warga RT 003 RW 019.

"Dimakamkan hari itu juga sekitar pukul 14.30," ujar Agus, Ketua RT 003.

Meski pengurusan jenazah sudah selesai, nasib KTP Alfaris masih belum jelas.

"Nanti akan dibicarakan. Kemungkinan warga sekitar sini kembali akan patungan untuk mengambil KTP Alfaris yang dijadikan jaminan di rumah sakit," tutur Agus.

Menurut Ricardo dan Agus, Elida terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, saat pengambilan jenazah, dia masuk kategori umum sehingga harus membayar Rp 605.000 biaya penanganan.

Warni dari Bagian Perencanaan dan Keuangan RSUD Koja menuturkan, Elida masuk kategori umum karena pihak yang bertanggung jawab tidak menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.

"Ada biaya penanganan dan tindakan. Jika memang ada kartu BPJS, mestinya bisa diproses," katanya.

Ia menambahkan, jaminan KTP dan surat pernyataan dari pihak bertanggung jawab adalah bagian dari prosedur jika tidak dapat membayar biaya penanganan jenazah. Jaminan diperlukan agar yang bertanggung jawab tidak lepas tangan untuk melunasi pembiayaan.

Suka membantu

Agus menyebutkan, Elida sudah hampir 10 tahun tinggal di Kampung Beting dan dikenal sebagai sosok yang baik. Elida pernah berjualan kopi dengan keranjang di Jalan Cilincing Raya dari sore sampai malam. Namun, karena tak punya modal lagi, dia menjadi juru parkir liar.

Elida dekat dengan para tetangga dan suka membantu. Itulah yang membuat warga RT 003 RW 019 rela patungan demi Elida.

"Terkumpul lebih dari Rp 1 juta untuk pemakaman sampai tahlilan. Banyak warga hadir di pemakaman," ucapnya.

Warga lain, Rahmah Sari (49), mengatakan, Elida punya anak remaja perempuan di Tangerang, tetapi hanya berhubungan lewat telepon. Warga Kampung Beting pun kesulitan menemukan anak Elida. Sebuah ironi kehidupan di kota besar.

(C03)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2016, di halaman 27 dengan judul ""Gadaikan" KTP untuk Ambil Jenazah".