Kampung Deret dan Rusunawa Disiapkan untuk Warga Dadap

Kompas.com - 28/06/2016, 08:38 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad di Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/6/2016). Kahfi Dirga CahyaSekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad di Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/6/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana menata permukiman di Kampung Baru, Dadap, Kosambi, Tangerang. Setidaknya ada tiga rukun warga (RW) di 12 RT dengan penduduk sekitar 6.000 jiwa akan berdampak penataan.

Permukiman seluas 15 hektar itu akan ditata dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan kampung deret nelayan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad mengungkapkan penataan akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun.

Tahap pertama akan dilakukan tahun 2016 ini di area sekitar 4 hektar yang ditempati sekitar 378 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.000 jiwa.

Penataan akan didahului penertiban permukiman. Imbasnya para warga akan angkat kaki dari permukiman. Namun, Iskandar memastikan para warga tak akan terbengkalai. Pemerintah menyiapkan rumah kontrakan untuk para warga.

Rumah tersebut disediakan secara gratis selama 1,5 tahun. Letaknya pun tak jauh dari permukiman saat ini, yakni sekitar satu kilometer.

"Kami tak mungkin menata tanpa memikirkan warga kami," kata Iskandar di Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Warga bisa kembali ke permukiman setelah pembangunan rusunawa dan kampung deret. Subjudul: Warga menolak Kendati demikian, rencana penataan dari pemerintah mendapat penolakan warga.

Para warga beralasan sudah puluhan tahun menempati daerahnya. Sehingga, menolak untuk ditata. Penolakan itu ditunjukkan mulai dari penerbitan SP-1 hingga SP-2. Saat pemberian SP-2 pun pada Selasa (10/5/2016) penolakan berakhir pada kericuhan.

Komnas HAM dan Ombudsman langsung turun tangan menengahi kisruh antara Pemkab Tangerang dan warga Dadap. Penerbitan SP-3 pun ditunda setelah ada kesepakatan antara dua pihak. Mediasi pun digagas.

Pada Senin (27/6) kemarin, harusnya dijadwalkan mediasi antara dua pihak. Namun mediasi gagal. Warga memilih "walk out" karena keberatan Pemkab Tangerang mengikutsertakan masa tandingan.

Masa tandingan yang dimaksud adalah warga Dadap yang setuju terhadap penggusuran. Mediasi direncanakan kembali pada besok, Rabu (29/6/2016). Sejumlah kesepakatan pun diterapkan, seperti mengikutsertakan warga yang setuju penataan. (Baca: Mediasi antara Pemkab Tangerang dan Warga Dadap Gagal )

Masing-masing pihak pun diminta hanya diberikan kuota 10 orang untuk mewakili mediasi.

"Insha Allah kalau hari ini negosiasi Komnas Ham kepadaa warga jadi, direncanakan (mediasi) Rabu besok. Itu kalau mereka siap. Kalau tidak jadi, setelah Lebaran," kata Iskandar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Megapolitan
Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X