Kompas.com - 29/06/2016, 07:10 WIB
Poster larangan merokok yang ditempel di Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015). Peraturan ini sesuai dengan Perda DKI Nomor 2 Tahun 2005. Bagi pelanggar, akan dikenakan pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. KOMPAS.com/Andri Donnal PuteraPoster larangan merokok yang ditempel di Kantor Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015). Peraturan ini sesuai dengan Perda DKI Nomor 2 Tahun 2005. Bagi pelanggar, akan dikenakan pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menolak rancangan peraturan daerah (raperda) kawasan tanpa rokok (KTR).

Ketua Departemen Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga AMTI Soeseno menilai pasal-pasal di dalam raperda tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Sudah seharusnya DPRD dan Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang raperda KTR. Seharusnya raperda itu disesuaikan dengan PP Nomor 109 Tahun 2012," kata Soeseno dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016) malam.

Salah satu pasal yang memberatkan adalah Pasal 41 ayat 2. Dalam pasal itu, diatur sanksi bagi perokok berupa pembatasan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan. Menurut Soeseno, pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan merupakan hak perdata setiap warga negara.

"Kalau hal ini dibatasi hanya karena seseorang merokok, sudah tentu ini upaya pembunuhan," kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia tersebut.

Di sisi lain, lanjut dia, raperda yang tengah dibahas oleh Balegda DPRD DKI ini tidak mengatur kewajiban penyediaan tempat khusus merokok. Terutama di tempat kerja dan tempat umum. Padahal, lanjut dia, hal tersebut diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2012.

Selain itu, lanjut dia, raperda ini juga melarang kegiatan iklan, promosi, penjualan dan pembelian produk tembakau di seluruh kawasan tanpa rokok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Usulan ketentuan dalam raperda KTR ini tidak saja merugikan para pabrikan produk tembakau. Tetapi juga akan merugikan semua mata rantai industri, mulai dari pedagang di toko tradisional dan moderen, pekerja pabrikan rokok sekaligus petani tembakau dan cengkeh," kata Soeseno.

Ia pun berharap DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta segera menggelar rapat dengar pendapat. Sebab, kata dia, raperda ini akan berdampak pada industri tembakau secara nasional.

Berdasar data AMTI, industri hasil tembakau telah menyerap tenaga kerja lebih dari enam juta masyarakat Indonesia. Industri tembakau juga merupakan penyumbang pajak ketiga terbesar Indonesia, sebesar Rp 173,9 triliun pada tahun 2015. (Baca: DPRD Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung Tahun Ini)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Megapolitan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Megapolitan
Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Megapolitan
Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Megapolitan
Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Megapolitan
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

Megapolitan
Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Megapolitan
Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Megapolitan
Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Megapolitan
Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Megapolitan
RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.