Kompas.com - 15/07/2016, 12:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, berdasarkan dokumen yang dimiliki Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP), lahan seluas 4,6 hektar di Rawa Bengkel, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tak pernah dibeli oleh warga bernama Toeti Noeziar Soekarno ataupun Koen Soekarno.

Karena itu, ia berharap kepolisian dapat mengungkap penyebab diterbitkannya sertifikat lahan atas nama Toeti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

"BPN kan keluarin (sertifikat). BPN juga menyatakan (iya benar). Namun, yang DKI itu beda. Nah kalau beda ini bagaimana? Biar urusan polisi saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (15/7/2016).

(Baca: 4 Jam di Bareskrim, Ahok Ungkap Proses Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Pada Kamis (14/7/2016), Ahok datang ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk dimintai keterangan seputar kasus lahan yang dilaporkan oleh Biro Hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Dalam keterangannya, Ahok mengaku menjelaskan mengenai adanya dugaan pemalsuan dokumen. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang diduga melakukan pemalsuan itu.

"Saya enggak tahu nih lurah atau siapa, ini di-tipe-ex, diganti bukan ini, tanah ini, tetapi disewakan. Ini kan pemalsuan dokumen. Yang aslinya ada kok, sebut ini punya kita," ujar Ahok.

Kasus sengketa lahan di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Pemprov DKI diketahui membeli lahan tersebut dari Toeti pada 2015.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015 itu pada awalnya diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada indikasi kerugian negara dalam proses pembelian lahan tersebut oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Megapolitan
Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

Megapolitan
Menyambangi Markas Kekaisaran Sunda Nusantara di Depok

Menyambangi Markas Kekaisaran Sunda Nusantara di Depok

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Megapolitan
Disnaker Kota Tangerang Imbau Karyawan Swasta yang THR-nya Bermasalah untuk Melapor

Disnaker Kota Tangerang Imbau Karyawan Swasta yang THR-nya Bermasalah untuk Melapor

Megapolitan
Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X