JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nilla F Moeloek, menyatakan kasus vaksin palsu sedang diselidiki apakah hanya dilakukan oknum tenaga medis atau melibatkan pihak rumah sakit.
Menurut Nilla, proses hukum yang berjalan atas kasus vaksin palsu ini ke depannya akan mengungkap hal tersebut.
"Dalam hal ini harus diteliti sampai ke pengadilan siapa sebenarnya, apakan dia oknum atau manajemennya juga ikut," kata Nilla.
Hal itu disampaikan Nilla usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang meninjau Puskesmas Kecamatan Ciracas, di Jakarta Timur, Senin (18/7/2016) pagi.
Sanksi bagi yang terlibat vaksin palsu, menurut dia, akan ditentukan oleh pengadilan. Untuk itu, Nilla meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis terkait masalah ini.
"Saya kira, masyarakat tadi sudah Bapak Presiden bilang, tenang dulu, jangan kita anarkis, jangan kita juga panik dalam hal ini," ujarnya.
Masyarakat diminta tenang agar dapat mengutamakan pengecekan vaksin ulang bagi yang anaknya terindikasi mendapat vaksin palsu. Pemerintah, kata dia, menyediakan lokasi vaksin ulang di setiap kecamatan atau di rumah sakit umum daerah.
"Sebenarnya ini program pemerintah yang diberikan vaksinasi ini di pukesmas dan rumah sakit pemerintah, dan vaksin itu asli dari Biofarma, dan gratis," ujar Nilla.
Adapun masyarakat menurutnya dapat menghubungi untuk pengaduan atau informasi di Kemenkes ke nomor 1500567 Halo Kemenkes. Nilla menjamin pihaknya akan membantu melayani masyarakat yang menghubungi Kemenkes.