Sebut Ada "Grand Design" di Balik Vaksin Palsu, Ketua IDI Tak Tahu Siapa Aktornya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis menuding ada "grand design" menyudutkan profesi dokter dan rumah sakit Indonesia dalam kasus temuan vaksin palsu.

Meski begitu, dia tidak tahu siapa dan pihak mana yang membuat grand design tersebut.

"Kami juga bertanya. Sebaiknya kita cari bersama di balik aktor membuat grand design," kata Marsis di PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Grand design ini, kata Ilham, mulai terjadi sejak 2013. Saat itu, mulai ada intervensi dari pemerintah terkait pelayanan pendidikan dan kedokteran di Indonesia.

Ilham menambahkan, dokter tak mungkin lagi "bermain" dalam era saat ini. Sebab, kata dia, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2019.

Pada tahun itu, 90 persen biaya rumah sakit akan ditanggung melalui sistem asuransi.

"Ada benang merah yang harus ditarik. Kalau tidak, waspada akan ada satu ketidakpercayaan masyarakat dengan dokter di Indonesia," ujar Ilham.

(Baca juga: Korban Disarankan "Medical Check-up" untuk Lihat Dampak Vaksin Palsu)

Menurut Ilham, masyarakat saat ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap dokter dan rumah sakit di Indonesia.

Ketidakpercayaan ini semakin bertambah setelah adanya temuan vaksin palsu. "Kalau terjadi, ini ada keuntungan dari luar. Ini ada grand design," ujar Ilham.

Ia berharap aparat tidak menangkap dokter, bidan dan suster terkait kasus vaksin palsu. Penyelidikan harus bergerak ke aktor di balik munculnya vaksin palsu. Tugas itu, kata Marsis, harus dilakukan oleh aparat, bukan IDI.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PB IDI, Adib Khumaidi, mengungkapkan, pihaknya tak mau masuk dalam ranah politik. Sehingga, IDI tak ingin menuding pencipta grand design tersebut.

"Kami tak ingin masuk ranah politik," kara Adib.

Mengenai kasus ini, polisi telah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu. Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu.

Berdasarkan paparan Bareskrim Polri dan Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR, ada 14 rumah sakit, 8 klinik, dan tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin palsu. Saat ini, Pemerintah sedang mendata para penerima vaksin palsu.