Komentar Djarot soal Ahok yang Jadi Saksi Sidang Dugaan Suap Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menilai sudah menjadi hal biasa ketika ia atau pun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi dalam sidang.

"Ya enggak apa-apa, kemarin aku juga jadi saksi di Bareskrim. Kita lihat saja nanti perkembangannya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (25/7/2016).

(Baca juga: Jadi Saksi Sidang Suap Reklamasi, Ahok Tiba di Pengadilan Tipikor)

Hal ini disampaikan Djarot ketika ditanya soal Basuki yang dipanggil menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap terkait pembahasan raperda soal reklamasi.

"Ya enggak apa-apa, kemarin aku juga jadi saksi di Bareskrim. Kita lihat saja nanti perkembangannya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (25/7/2016).

Baik Djarot maupun Basuki beberapa kali dipanggil penegak hukum terkait sejumlah kasus.

Beberapa waktu lalu, Djarot pernah dipanggil penyidik Badan Reserse Kriminal Polri untuk dimintai keterangan terkait pembelian lahan Cengkareng Barat.

Basuki juga pernah dipanggil Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama. Selain itu, ia pernah dalam kasus dugaan korupsi pembelian UPS.

Dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi, Basuki pernah diperiksa KPK sebagai saksi.

Pada sore ini, Ahok menjadi saksi dalam sidang kasus suap proyek reklamasi untuk berkas terdakwa mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja.

(Baca juga: Ahok dan Sunny Duduk Bareng di Kursi Saksi Kasus Suap Reklamasi)

Saat dikonfirmasi tadi pagi, pria yang dikenal dengan nama Ahok ini menyatakan akan menyampaikan semua hal yang ia ketahui, terutama yang terkait penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah raperda yang sempat dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Namun, raperda tak kunjung disahkan karena tak pernah kuorumnya anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna pengesahan.