Koalisi Kekeluargaan dan Soliditas yang Belum Teruji

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh partai politik di Jakarta membentuk "Koalisi Kekeluargaan" dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Koalisi tersebut diisi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PPP, PKB, PAN, Partai Demokrat, dan PKS.

Pembentukan koalisi itu disebut didasari oleh persamaan persepsi terkait pemimpin Jakarta di masa mendatang dan sepakat untuk tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH, menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan. Tujuh kriteria itu yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas.

Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan yang digelar di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Tanpa dukungan pusat

Namun, Koalisi Kekeluargaan dinilai tidak lebih dari sekadar forum komunikasi politik. Sebab, hanya diikuti oleh pimpinan partai politik di tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun jumlah partai yang bergabung cukup besar, tapi tetap saja dibutuhkan keputusan dari dewan pimpinan pusat masing-masing untuk meresmikan koalisi.

Hal ini sempat disinggung oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, Koalisi Kekeluargaan hanya membangun kesepahahaman dan PDI-P tidak memiliki kontrak politik di dalamnya.

"Itukan komunikasi politik namanya, kerja sama itukan harus dituangkan dalam dokumen kerja sama. (Koalisi Kekeluargaan) Ini merupakan proses komunikasi politik untuk membangun kesepahaman sebagai sesama partai," kata Hasto, di DPP PDI-P, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

( Baca: "Koalisi Kekeluargaan" Dinilai sebagai Bentuk Ketakutan Parpol terhadap Ahok )

Sehingga, tidak ada kewajiban apapun dalam koalisi itu. Hasto juga memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meski setiap kader diberi keleluasaan untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain.

Anggapan seperti ini bukan hanya terjadi pada PDI-P. Melainkan juga pada semua partai yang ikut dalam Koalisi Kekeluargaan. Setiap partai masih menunggu keputusan resmi DPP terkait koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta.

Tidak sepaham

Perbedaan pendapat masih terjadi dalam Koalisi Kekeluargaan. Belum ada kesepakatan bulat mengenai figur yang akan diusung menjadi cagub dan cawagub DKI.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan semua partai sudah setuju bahwa Sandiaga Uno akan diusung menjadi cawagub.

"Kalau dari Koalisi Kekeluargaan begini kesepakatannya, Wakil Gubernur sudah, semua disetujui oleh tujuh partai, Sandiaga Uno," kata Taufik.

Sementara itu, posisi cagub akan diserahkan kepada partai pemenang, PDI-P. Enam partai lainnya, kata Taufik, tengah menunggu keputusan PDI-P mengenai cagub yang akan diusung.

Akan tetapi, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menyebut "Koalisi Kekeluargaan" belum menyepakati Sandiaga Uno sebagai kandidat cawagub. Menurut Nachrowi, tujuh partai koalisi belum menentukan pilihan.

"Kan tadi, bertujuh ini baru kriteria. Jadi belum nunjuk nama. Jadi apakah Pak Sandi, Pak Yusril, Pak Buwas," kata Nachrowi.

Diprediksi ada yang berbalik dukung Ahok

Selain belum mendapat restu dari pimpinan pusat masing-masing partai, Koalisi Kekeluargaan juga belum teruji soliditasnya. Bahkan, tiga partai pendukung petahana memprediksi akan ada tiga partai dari Koalisi Kekeluargaan yang berbalik mendukung Ahok.

"Ada tiga (parpol lain yang akan ikut mengusung Ahok). Munculnya yang pasti sebelum pendaftaran (pasangan calon oleh parpol), bulan-bulan inilah, minggu depan, sebentar lagi," kata Bestari.

Namun, dia tidak menyebutkan partai apa saja yang akan mendukung. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut mengisyaratkan bahwa tiga parpol yang akan bergabung menjadi pendukung Ahok tersebut merupakan partai politik dengan jumlah kursi besar di DPRD DKI Jakarta, partai menengah, dan partai yang memiliki sedikit kursi di DPRD DKI Jakarta.