Lurah Pluit: Tak Masalah Ada Iuran RT/RW asal Manfaatnya Dirasakan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Lurah Pluit Yoel Sibarani menyampaikan, kenaikan iuran yang ditarik pengurus RT/RW dari warga di wilayah Pluit bisa saja terjadi.

Kenaikan iuran itu, kata Yoel, berdasarkan sejumlah faktor, yaitu kenaikan biaya keamanan lingkungan, serta sejumlah perbaikan di lingkungan tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa kenaikan iuran itu harus melalui persetujuan dari warga.

(Baca juga: Ahok Permasalahkan Pungutan Iuran Warga, Lurah Pluit Akan Panggil Pengurus RT/RW )

Jika warga menolak kenaikan, maka pihak RT/RW tidak bisa memaksa dan harus mencari hitungan biaya yang tepat agar kedua pihak sepakat.

"Iuran dalam hal ini sepanjang manfaatnya dirasakan warga, ya maka itu tidak menjadi masalah. Kalau misalnya iuran itu mahal, tetapi warga tidak diberikan apa yang sesuai, hasilnya tidak baik," ujar Yoel saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/9/2016).

Terkait informasi yang didapatkan Kompas.com bahwa ada penguus RW yang mematok besaran iuran berdasarkan ukuran rumah, Yoel mengaku tidak tahu apakah hal itu diperbolehkan atau tidak.

Namun, selama ada kesepakatan antara RT/RW dan warga, menurut dia, penetapan biaya iuran sah-sah saja dilakukan.

"Balik lagi asasnya musyawarah mufakat, tetapi apakah itu persetujuannya? Kalau mereka setuju, saya pikir fine-fine saja, kan mereka yang memutuskan," ujar Yoel.

Berdasarkan informasi yang didapat Kompas.com dari pengurus RW 015 Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, besaran iuran di RW tersebut ditentukan berdasarkan ukuran rumah warga.

Untuk ukuran rumah 6 meter x 20 meter, iuran yang dipatok sebesar Rp 175.000 per bulan, untuk rumah ukuran 10 meter x 20 meter sebesar Rp 235.000 per bulan, sedangkan untuk ukuran di atas itu, RW 015 mematok iuran sebesar Rp 350.000 per bulan.

(Baca juga: Pengurus RW di Pluit: Iuran Warga Bisa Naik Tergantung Kebutuhan)

Soal iuran yang ditarik dari warga ini pernah disinggung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, di sejumlah daerah, seperti di Pluit dan kawasan Pondok Indah, iuran yang diminta RW/RT ke warga cukup besar.

Bahkan, kata Ahok, di Kelurahan Pluit iuran warga bisa mencapai Rp 1 juta.